SAMARINDA: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menegaskan sikap politiknya menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung.
Penolakan tersebut didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang dinilai tidak bisa ditawar dalam sistem demokrasi pascareformasi.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat bertemu jurnalis dalam agenda Ngopi Bareng di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Samarinda, Senin, 2 Februari 2026.
Menurut Hasto, reformasi telah meletakkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam menentukan pemimpin, termasuk di tingkat daerah.
Karena itu, mekanisme pilkada harus tetap memberi ruang kepada rakyat untuk memilih secara langsung, bukan melalui perwakilan atau lembaga legislatif.
“PDI Perjuangan melalui forum-forum resmi partai telah menyatakan sikap tegas untuk mendorong pilkada langsung. Ini bukan sekadar pilihan teknis, tetapi menyangkut prinsip demokrasi dan amanat reformasi,” tegasnya.
Hasto menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi politik yang kuat kepada kepala daerah.
Dengan mandat langsung dari rakyat, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjalankan visi, misi, serta janji kampanye yang telah disampaikan kepada publik.
Ia juga menekankan bahwa pilkada langsung membangun hubungan sosial-politik yang lebih sehat antara pemimpin dan masyarakat.
Hubungan tersebut, kata dia, menjadi fondasi penting bagi keberanian kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Ketika kepala daerah dipilih langsung, legitimasi itu datang dari rakyat. Itu membuat kepemimpinan lebih kuat dan tidak mudah dilemahkan oleh kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Hasto turut menyinggung berbagai evaluasi terhadap praktik demokrasi nasional, termasuk pengalaman Pemilu 2024.
Ia menilai demokrasi akan kehilangan rohnya jika tidak disertai prinsip check and balances, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap kebebasan sipil.
“Demokrasi tanpa keseimbangan kekuasaan dan tanpa penegakan hukum yang berkeadilan akan menjauh dari rakyat sebagai sumber kekuasaan sejati,” kata Hasto.
Sikap menolak pilkada tidak langsung, lanjut Hasto, sejalan dengan komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga demokrasi substansial, bukan sekadar prosedural.
Partai, menurutnya, harus hadir sebagai alat perjuangan rakyat, bukan justru menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik.
“Bagi PDI Perjuangan, kedaulatan rakyat adalah prinsip utama. Selama itu menyangkut hak rakyat memilih pemimpinnya, maka tidak ada ruang untuk ditawar,” pungkasnya.
