SAMARINDA: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal menjadi tantangan utama dalam pembahasan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,8 triliun kini mengalami penurunan signifikan.
Pada tahun anggaran berjalan, APBD disahkan sekitar Rp3,1 triliun, dan setelah ditambah dana bagi hasil (DBH) serta bantuan keuangan lainnya, total anggaran hanya mencapai kisaran Rp3,5 triliun.
“Mudah-mudahan angka ini tidak bergeser. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab usulan-usulan yang disampaikan bapak ibu semua,” ujarnya saat Musrenbang Kecamatan Samarinda Ilir yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting, Kamis, 5 Februari 2026.
Deni menyebut, penurunan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
Kebijakan ini menyebabkan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Kota Samarinda hingga hampir Rp1,8 triliun.
“Ini angka yang luar biasa. Kalau Rp1,8 triliun itu tidak dipotong, sebenarnya banyak kegiatan hasil usulan tahun-tahun sebelumnya yang bisa kita biayai. Tapi karena keputusan tersebut, kita hanya menerima sekitar Rp1,2 triliun dari dana bagi hasil,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD masih berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD (APBD-P), terutama jika terdapat penyesuaian pada triwulan ketiga.
Namun, ia mengingatkan agar harapan tersebut tidak membuat perencanaan menjadi tidak realistis.
Di tengah keterbatasan anggaran, Deni meminta seluruh usulan Musrenbang benar-benar disaring berdasarkan kebutuhan paling mendasar dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Bukan soal banyaknya usulan, tetapi mana yang paling penting dan paling mendesak. Itu yang akan kita bedah bersama sebelum dibawa ke Musrenbang tingkat kota,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi III DPRD bersama pihak kecamatan akan mengawal usulan prioritas agar tetap memiliki peluang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.
Musrenbang tingkat kota sendiri dijadwalkan berlangsung pada awal Mei mendatang.
Selain persoalan anggaran, Deni juga menyoroti isu lingkungan hidup yang dinilainya masih menjadi persoalan klasik di Samarinda, khususnya banjir dan longsor.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong menjaga kebersihan lingkungan.
“Salah satu penyebab banjir adalah sampah yang menumpuk. Karena itu saya mengajak lurah dan RT menggalakkan kembali gotong royong, minimal dua kali dalam sebulan,” katanya.
Menurutnya, penguatan kesadaran lingkungan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya gotong royong dan kelestarian lingkungan hidup.
