SAMARINDA: Kasus meninggalnya seorang anak berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan alat pendidikan dinilai sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan nasional.
Tragedi tersebut tidak bisa dipandang sebagai peristiwa individual atau sekadar angka statistik, melainkan cerminan rapuhnya sistem perlindungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Menanggapi peristiwa itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan duka mendalam sekaligus keprihatinan serius.
Ia menilai, di balik jargon pendidikan gratis, masih ada anak-anak yang menanggung beban ekonomi dan tekanan psikologis yang terlalu berat untuk usia mereka.
“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang kehilangan harapan hidup hanya karena tidak mampu membeli buku, alat tulis, atau perlengkapan sekolah. Jika ini terjadi, maka negara harus jujur mengakui bahwa sistem perlindungan pendidikannya belum hadir secara utuh,” tegas Agusriansyah saat dihubungi Narasi.co, Jumat, 6 Februari 2026.
Menurutnya, pendidikan tidak cukup dimaknai sebatas ketersediaan sekolah dan tenaga pengajar, tetapi juga harus menjamin setiap anak dapat belajar tanpa rasa malu, takut, dan tekanan mental akibat kemiskinan.
Ia menilai kasus di NTT semestinya menjadi refleksi nasional, termasuk bagi daerah-daerah lain yang masih menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi. Negara, kata dia, tidak boleh menunggu tragedi serupa terjadi baru kemudian bertindak.
“Ini bukan sekadar soal bantuan pendidikan, tetapi soal kehadiran negara dalam melindungi martabat anak. Pendidikan harus benar-benar gratis dan manusiawi, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
Agusriansyah juga menekankan pentingnya penguatan layanan pendampingan psikososial di lingkungan sekolah.
Menurutnya, tekanan mental akibat kemiskinan kerap luput dari perhatian karena kebijakan pendidikan masih terlalu berfokus pada aspek administratif.
“Sekolah perlu dilengkapi sistem deteksi dini, layanan konseling, dan pendampingan bagi anak-anak rentan. Jangan sampai beban ekonomi berubah menjadi tekanan psikologis yang mematikan,” katanya.
Ia berharap tragedi di NTT menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan, agar sekolah benar-benar menjadi ruang aman sekaligus sumber harapan bagi masa depan anak-anak Indonesia.
