SAMARINDA: Upaya percepatan pembangunan di tingkat kecamatan di Kota Samarinda saat ini dibayangi tantangan fiskal yang serius.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Joha Fajal, mengungkapkan adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak signifikan terhadap sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan.
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menjelaskan, kondisi ini menjadi hambatan nyata bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam merealisasikan program-program yang sebelumnya telah disusun bersama Wali Kota.
Hal itu disampaikannya usai kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang melibatkan warga dari tiga kecamatan, yakni Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir.
“Kami pahami bahwa kita ini memang dalam kondisi sulit. Karena tadinya sudah diprogramkan bersama Wali Kota, ternyata ada pemotongan kurang lebih Rp2 triliun, sehingga ini sangat bermasalah buat kita,” ujar Joha Fajal saat diwawancarai, Minggu, 8 Februari 2026.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Joha berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan dana perimbangan agar pembangunan di daerah tidak terhambat.
Meski demikian, ia menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat di tengah situasi fiskal yang tidak ideal.
Menurutnya, aspirasi warga tetap menjadi prioritas utama.
Dalam kegiatan reses tersebut, Joha menghimpun masukan dari sekitar 300 undangan yang terdiri atas perwakilan rukun tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Ia menyebut telah mengantongi masing-masing 10 usulan prioritas dari setiap kecamatan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Tiga wilayah berdasarkan hasil Musrenbang itu masing-masing kecamatan sudah ada 10 usulan, dan kami sudah mendapatkan datanya. Otomatis itu yang paling awal kita perjuangkan,” tutupnya.
