BANTEN: Kehadiran Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam Malam Anugerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Serang, Banten, tidak semata dimanfaatkan sebagai agenda seremonial.
Dalam forum tersebut, Dahnil justru menyampaikan refleksi kritis mengenai kondisi jurnalisme nasional yang dinilainya tengah mengalami krisis kedalaman dan intelektualisme.
Ia tidak menyinggung persoalan haji maupun umrah, melainkan menyoroti kualitas substansi pemberitaan di tengah arus informasi yang kian deras.
Berbicara di hadapan insan pers, akademisi, dan pengelola media, Dahnil menegaskan bahwa jurnalisme memiliki peran strategis yang melampaui kekuasaan formal negara, sehingga kualitas dan substansinya harus terus dijaga.
“Hari ini kita melihat konten sangat ramai, tetapi banyak yang tidak berkonten. Artinya tidak berisi nilai, tidak menghadirkan gagasan, dan miskin intelektualisme,” ujar Dahnil, Minggu, 8 Februari 2026.
Menurutnya, tradisi jurnalisme yang diwariskan para pendiri bangsa, yang menjadikan tulisan sebagai alat perjuangan, kini perlahan terkikis oleh ekosistem media yang terlalu berorientasi pada kecepatan dan sensasi.
Ia mengingatkan bahwa banyak tokoh pergerakan nasional merupakan penulis dan wartawan yang memperjuangkan kemerdekaan melalui gagasan dan argumentasi.
“Perjuangan bangsa ini dibangun lewat tulisan. Jurnalisme kita dulu adalah jurnalisme yang berisi, yang membela akal sehat dan kemanusiaan,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Dahnil menilai sosok wartawan intelektual kini semakin jarang mendapat ruang.
Ia menyebut Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, sebagai contoh jurnalis yang dinilainya konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan memiliki wawasan global.
“Model wartawan intelektual seperti ini yang hari-hari ini kita rindukan. Wartawan yang tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi memahami dan memberi makna,” ucapnya.
Dahnil juga mendorong insan pers agar lebih selektif dalam menghadirkan narasumber.
Menurutnya, media perlu memberikan ruang lebih besar kepada intelektual dan tokoh yang menghargai nalar ilmiah, bukan sekadar figur yang ramai tetapi miskin substansi.
“Ruang publik harus diisi gagasan dan debat intelektual. Jangan terlalu banyak memberi panggung pada mereka yang tidak memberi tempat bagi nalar,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dahnil menyampaikan refleksi bahwa kekuasaan politik bersifat sementara, sementara pengaruh jurnalisme memiliki daya jangkau yang jauh lebih panjang.
“Presiden memerintah lima atau sepuluh tahun. Tapi jurnalisme memerintah selamanya. Karena itu, jurnalisme harus mencerahkan, meninggikan peradaban, dan membela kelompok yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-6 JMSI dan peringatan Hari Pers Nasional, seraya berharap pers Indonesia terus tumbuh sebagai kekuatan intelektual dan moral bangsa.
