SAMARINDA: Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Herlina Hartanto menegaskan bahwa upaya konservasi di Indonesia tidak dapat berjalan tanpa dukungan pendanaan yang memadai.
Menurutnya, keberlanjutan konservasi membutuhkan pendekatan berbasis ilmiah, kemitraan multipihak, serta model pembiayaan yang kuat dan inovatif.
“Kami menjalankan misi konservasi di Indonesia dengan pendekatan berbasis ilmiah dan membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Tapi konservasi tanpa pendanaan hanya akan menjadi percakapan semata,” ujar Herlina dalam acara Komitmen Bersama Forum Wehea-Kelay untuk Multi Usaha Kehutanan dan Habitat Orangutan di Midtown Hotel Samarinda, Rabu, 11 Februari 2026.
Saat ini, YKAN menjalankan dua program utama di 12 provinsi, mulai dari Sumatera Selatan hingga Papua Barat, yakni program terestrial (darat) dan kelautan.
Di Kalimantan Timur (Kaltim), organisasi ini telah berkiprah lebih dari dua dekade sejak 2003.
Di Kaltim, dukungan YKAN mencakup pengelolaan hutan dan laut secara lestari, perlindungan habitat orangutan, konservasi ekosistem karst dan mangrove, pengembangan sawit berkelanjutan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Salah satu fokus utama YKAN adalah Bentang Alam Wehea-Kelay, kawasan seluas hampir 500 ribu hektare yang memiliki nilai biodiversitas tinggi dan menjadi habitat sekitar 1.200 orangutan Kalimantan berdasarkan perhitungan terakhir.
YKAN mulai bekerja di kawasan tersebut sejak 2007 dengan mendampingi masyarakat adat Wehea dalam melindungi hutan lindung seluas 30 ribu hektare melalui hukum adat.
Seiring waktu, intervensi diperluas ke skala bentang alam.
“Pemikiran kami sejak awal adalah bagaimana bisnis dan konservasi bisa berjalan bersama. Harus win-win. Perusahaan tetap beroperasi, tetapi habitat orangutan dan hutan alam tetap terlindungi,” jelasnya.
Saat ini, Bentang Alam Wehea-Kelay melibatkan 23 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan pemegang izin PBPH, akademisi Universitas Mulawarman, hingga masyarakat adat.
Namun, Herlina mengakui tantangan pengelolaan kawasan seluas itu tidaklah mudah.
Di tengah kelesuan sektor kehutanan, banyak konsesi tidak lagi aktif dan berisiko memicu pembalakan liar serta perambahan.
Karena itu, YKAN mendorong pendekatan Multi Usaha Kehutanan (MUK) dalam skala bentang alam agar memiliki peluang keberhasilan lebih besar melalui prinsip economies of scale.
“Kami melihat MUK akan lebih sukses jika dilakukan pada skala bentang alam. Tidak parsial, tetapi terintegrasi,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi pembiayaan konservasi, YKAN terlibat dalam berbagai skema pendanaan inovatif, seperti Tropical Forest Conservation (TFC) Kalimantan, Blue Fund untuk sektor kelautan, serta rencana peluncuran coral bond, obligasi pertama di Indonesia yang ditujukan mendukung konservasi terumbu karang.
YKAN juga mengembangkan inisiatif Bentala Kalimantan yang mengintegrasikan praktik terbaik pengelolaan hutan, mulai dari standar pengelolaan lestari, identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan rantai pasok komoditas seperti karet dan kakao.
Herlina menyampaikan apresiasi kepada Forum Wehea-Kelay yang selama satu dekade membangun model kolaborasi multipihak di kawasan tersebut.
“Saya selalu merasa bangga mendengar berbagai inovasi dan terobosan di Wehea-Kelay. Komitmen pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat adat menjadi modal besar untuk melangkah lebih jauh,” ujarnya.
Ia menegaskan, perjalanan menuju pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan masih panjang dan penuh tantangan.
Namun pengalaman dan pembelajaran selama 10 tahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk mengembangkan model konservasi yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
