SAMARINDA: Dewan Pimpinan Kota (DPK) Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN MI) Samarinda menegaskan bahwa Rapat Pimpinan (Rapim) bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk merumuskan program kerja dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ketua DPK GBN MI Kota Samarinda Makmur Ratno Jaya yang akrab disapa Maraja menjelaskan, Rapim merupakan agenda organisasi yang diamanahkan dalam AD/ART serta menjadi forum pertama di periode kepengurusan berjalan.
“Selain amanah AD/ART, ini rapim pertama kami. Biasanya rakerda, tetapi kali ini rapim untuk mengusulkan program-program yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah berdasarkan petunjuk pimpinan provinsi dan juklak pusat,” ujarnya saat konferensi pers usai pembukaan Rapim, di Aula Kodim 0901/Samarinda, Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurut Maraja, agenda rapim tidak berhenti pada seremoni pembukaan.
Setelah itu, pengurus langsung melanjutkan dengan sidang pleno untuk membahas rekomendasi program serta pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan.
“Kita akan sidang pleno membahas rekomendasi, program kerja, serta percepatan pembentukan DPC. Ini kewajiban organisasi dalam satu tahun, minimal rapim atau rakerda,” katanya.
Ia juga menyebut salah satu isu yang akan menjadi perhatian adalah penguatan pemahaman terkait perubahan naskah KUHP, termasuk mekanisme dan sosialisasinya kepada masyarakat.
“Kita akan melakukan pendalaman agar tahu persis perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk bagaimana kewajiban kita dalam menyosialisasikannya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPP GBN MI Kaltim Rustam Rumoro memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rapim DPK Samarinda yang dinilainya berjalan baik dan substansial.
“Kegiatan ini memang harus dilaksanakan. Terbukti pengurus DPK Samarinda mampu menjalankan agenda dengan baik. Harapannya, apa yang direncanakan hari ini benar-benar diimplementasikan, bukan sekadar seremoni,” tegas Rustam.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program bela negara, termasuk dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
“GBN ini tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkolaborasi dengan Kesbangpol, kepolisian, TNI, dan dinas terkait. Tanpa dukungan itu, gerakan ini tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Pemerintah Kota Samarinda melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Kesbangpol Samarinda, Sri Repelita.
Ia menyatakan Pemkot menyambut baik terselenggaranya Rapim dan siap mendukung program-program yang selaras dengan penguatan ketahanan nasional dan kondusivitas daerah.
“Kami dari Kesbangpol mendukung program-program gerakan bela negara. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Samarinda,” ucap Sri.
Menurutnya, gerakan bela negara memiliki peran penting dalam memberikan wawasan kebangsaan, khususnya kepada generasi muda.
