SAMARINDA: Perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara Muhammadiyah yang memulai puasa pada Rabu 18 Februari 2026 dan pemerintah bersama Nahdlatul Ulama (NU) pada Kamis, 19 Februari 2026 kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah, apakah boleh memulai puasa mengikuti pemerintah atau NU, tetapi mengakhiri Ramadan atau Lebaran mengikuti Muhammadiyah?
Ketua MUI Kaltim, K.H. Muhammad Rasyid, menegaskan perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan metode penentuan hilal, bukan karena perbedaan akidah.
“Perbedaannya itu karena metode yang dipakai berbeda. Mayoritas selain menggunakan hisab (perhitungan), juga menutupnya dengan rukyat, yaitu melihat langsung hilal,” ujarnya kepada Narasi.co saat ditemui di Masjid Islamic Center Samarinda, Kamis, 19 Februari 2026.
Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1447 H pada Rabu berdasarkan metode hisab dengan Parameter Kalender Global (PKG), yang prinsipnya jika hilal sudah wujud di atas ufuk di mana pun di bumi sebelum fajar, maka sudah masuk bulan baru secara global.
Sementara itu, pemerintah melalui sidang isbat menggabungkan metode hisab dan rukyat dengan kriteria MABIMS (tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat).
Karena pada 17 Februari 2026 hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk dan tidak terlihat, maka bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari dan puasa dimulai Kamis.
NU juga menggunakan pendekatan rukyatul hilal dalam wilayah hukum Indonesia (wilayatul hukmi) dan menetapkan awal puasa pada tanggal yang sama dengan pemerintah.
Menurut Rasyid, secara prinsip syariat, satu bulan hijriah hanya mungkin berumur 29 atau 30 hari. Tidak ada bulan yang berumur 28 hari.
“Puasa itu minimal 29 hari. Kalau seseorang mulai belakangan lalu mengakhiri lebih cepat karena mengikuti pihak lain, bisa saja puasanya hanya 28 hari. Itu jelas kurang satu hari,” tegasnya.
Karena itu, jika seseorang terlanjur mengalami kekurangan jumlah hari puasa, maka kekurangan tersebut wajib diganti (qada).
Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak menjadikan perbedaan ini sebagai celah untuk mencari yang paling ringan atau paling menguntungkan secara pribadi.
“Puasa itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita mencari celah supaya lebih pendek, itu menunjukkan pemahaman agamanya masih rendah,” katanya.
Rasyid menyarankan agar masyarakat konsisten mengikuti satu metode atau keputusan yang diyakini sejak awal hingga akhir Ramadan.
Jika memulai puasa mengikuti pemerintah atau NU, maka hendaknya mengakhiri Ramadan juga mengikuti keputusan tersebut. Demikian pula jika sejak awal mengikuti Muhammadiyah.
“Ibadah puasa itu satu paket dari awal sampai akhir. Kalau sudah yakin, pasti taat. Tidak mencari-cari celah yang memudahkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam beragama diperlukan perpaduan antara keimanan dan nalar.
“Bahasa agama itu nalar. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya nalar. Pengetahuan dan keimanan harus dipadukan,” pungkasnya.
Perbedaan awal Ramadan sendiri, sebagaimana disampaikan Ketua MUI Pusat, merupakan ranah ijtihadi yang bersifat teknis.
Karena itu, perbedaan memulai atau mengakhiri puasa adalah keniscayaan. Namun yang terpenting, umat tetap menjaga persatuan dan saling menghormati dalam menyikapinya.
