SAMARINDA: Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda menyoroti kinerja Perumda Varia Niaga dalam pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Evaluasi tersebut difokuskan pada sejumlah aset strategis, termasuk kawasan Teras Samarinda serta pengelolaan pergudangan yang hingga kini dianggap belum memberikan kontribusi optimal bagi kas daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan penelitian dan telaah mendalam terhadap seluruh unit usaha yang dijalankan oleh Perumda Varia Niaga.
“Varia Niaga ini terlalu banyak yang dipegang dan diurusi. Minggu depan insyaallah akan kami panggil lagi untuk memastikan dan memetakan sektor usaha apa saja yang dikelola selama ini,” ujarnya kepada awak media, Rabu, 22 April 2026.
Selain pendataan aset, DPRD juga akan meminta kejelasan terkait target capaian perusahaan sebagai bahan evaluasi kinerja.
Hal ini menyusul temuan pola kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai belum efektif.
“Kami ingin melihat pola kerja samanya. Selama ini saya lihat rata-rata mereka bekerja sama lagi dengan pihak ketiga. Ini yang harus kita perjelas polanya seperti apa,” terangnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga menyinggung perkembangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Samarinda.
Meski sempat beredar informasi adanya surplus hingga Rp60 miliar, Iswandi menjelaskan bahwa saat ini BPR masih fokus pada proses penyehatan internal.
“Kalau BPR, tiga tahun terakhir memang belum menyetor dividen karena fokus menyelesaikan kredit bermasalah dari manajemen sebelumnya. Namun di bawah kepemimpinan saat ini, progresnya bagus dan sudah mulai clear,” jelasnya.
DPRD optimistis, setelah proses perbaikan manajerial dan penyelesaian kredit macet rampung, BPR Samarinda dapat kembali sehat dan mulai memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun mendatang.
Melalui evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini, DPRD Samarinda berharap seluruh perusahaan daerah dapat bekerja lebih profesional, transparan, serta mampu mengoptimalkan pengelolaan aset milik pemerintah.
“Intinya kami petakan dulu semuanya, baik target maupun kegiatannya, agar kontribusi terhadap PAD benar-benar maksimal,” pungkasnya.
