SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat capaian angka partisipasi kasar (APK) pendidikan mencapai 99,59 persen menjadi peringkat pertama nasional.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif sektor pendidikan di Kaltim dalam mendorong masyarakat tetap bersekolah.
Menurutnya, ke depan Pemprov Kaltim akan terus memperkuat akses pendidikan, termasuk mendorong lulusan SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program pendidikan gratis.
“Setelah SMA, mereka kita arahkan untuk kuliah. Sudah ada program Gratispol yang memfasilitasi pendidikan gratis,” katanya diwawancarai media usai Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah negeri maupun swasta, serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Armin menilai, tingginya APK tidak lepas dari kerja keras sekolah dalam mendorong peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.
“Sekolah-sekolah terus berupaya mendata dan memastikan anak-anak lulusan SMP dan MTs tetap melanjutkan pendidikan,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait minat belajar, faktor ekonomi, serta dukungan dari orang tua yang belum merata.
Menurut Armin, fleksibilitas metode pembelajaran seperti pendidikan jarak jauh (PJJ) dan sistem daring dapat menjadi solusi untuk menjangkau siswa di wilayah dengan keterbatasan akses.
Selain itu, kendala geografis juga menjadi perhatian, terutama di daerah terpencil dengan jumlah siswa yang sedikit dan keterbatasan tenaga pengajar.
“Kalau setiap desa harus dibangun sekolah, kita juga menghadapi keterbatasan guru dan jumlah siswa yang tidak mencukupi satu kelas,” jelasnya.
Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan pengembangan fasilitas asrama bagi siswa di wilayah terpencil agar mereka tetap dapat mengakses pendidikan secara layak.
Ia menegaskan, ke depan upaya pemerataan akses pendidikan akan terus diperkuat, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga melalui pendekatan inovatif yang menyesuaikan kondisi daerah.
