SAMARINDA: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Kadisdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) Armin, menanggapi rencana pembatasan program studi (prodi) keguruan dengan menekankan pentingnya penyesuaian antara jumlah lulusan, dan kebutuhan riil tenaga pendidik di lapangan.
Menurutnya, persoalan kekurangan guru tidak bisa dilihat secara umum, karena di satu sisi terjadi kekurangan tenaga pengajar, sementara di sisi lain justru terdapat kelebihan pada bidang tertentu.
“Kita ini sebenarnya kekurangan guru, tapi juga kelebihan guru. Tinggal dilihat kekurangan di bidang apa dan kelebihan di bidang apa,” ujarnya Sabtu, 2 Mei 2026.
Armin menjelaskan, kekurangan guru di Kaltim umumnya terjadi pada bidang kejuruan atau vokasi, khususnya guru produktif seperti pelayaran, pertambangan, serta keterampilan teknis lainnya.
Kondisi ini terjadi karena lulusan di bidang tersebut lebih memilih bekerja di sektor industri dengan prospek pendapatan yang lebih tinggi dibanding menjadi guru.
“Guru produktif itu yang masih kurang, karena mereka lebih tertarik bekerja di perusahaan. Misalnya di bidang pelayaran atau pertambangan,” jelasnya.
Sebaliknya, pada mata pelajaran umum seperti matematika atau bidang non-kejuruan lainnya, jumlah guru dinilai relatif berlebih. Hal ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan distribusi tenaga pendidik.
Oleh karena itu, Armin menilai kebijakan pembatasan prodi keguruan sebaiknya tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan melalui pengaturan kuota yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan.
“Saya secara pribadi tidak merekomendasikan ditutup, tapi dibatasi kuotanya. Kalau sudah banyak, ya kuotanya dikurangi,” katanya.
Ia mencontohkan, jika sebelumnya suatu prodi menerima 60 mahasiswa, maka dapat dikurangi menjadi 30 orang agar seleksi lebih ketat dan menghasilkan calon guru yang berkualitas.
“Dengan pembatasan itu, akan terjadi persaingan. Yang lolos adalah calon-calon guru terbaik,” ujarnya.
Armin juga menekankan bahwa tidak semua lulusan harus menjadi guru. Menurutnya, lulusan yang tidak terserap di dunia pendidikan dapat mengembangkan keterampilan di bidang lain sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Kalau tidak menjadi guru, mereka tetap bisa bekerja di bidang lain. Itu juga bagian dari solusi,” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup atau merestrukturisasi sejumlah prodi keguruan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Kebijakan tersebut didorong oleh tingginya jumlah lulusan baru dari program pendidikan keguruan yang mencapai sekitar 490 ribu orang per tahun, sementara kebutuhan guru secara nasional hanya sekitar 20 ribu orang per tahun. Kondisi ini menyebabkan kelebihan pasokan tenaga kerja di sektor pendidikan.
Armin menilai langkah restrukturisasi perlu dibarengi dengan pemetaan kebutuhan guru secara lebih akurat, baik dari sisi jumlah maupun bidang keahlian.
“Yang penting kita produksi guru sesuai kebutuhan. Jangan sampai kelebihan di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah guru, tetapi juga kualitas dan relevansi kompetensi yang dimiliki.
