BONTANG: Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bontang mendapat perhatian dari DPRD Bontang.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta, pengawasan distribusi elpiji bersubsidi diperketat mulai dari tingkat agen, pangkalan hingga pengecer guna memastikan pasokan tetap tersedia dan harga tidak melambung di pasaran.
Menurut Andi Faizal, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan distribusi elpiji 3 kilogram berjalan sesuai ketentuan.
“Kita meminta dan mendorong agar Disperindagkop bisa berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan,” ujarnya, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menegaskan distribusi elpiji bersubsidi harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi gangguan pasokan maupun penyimpangan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan.
Dengan pengawasan yang optimal, pasokan dapat terjaga dan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, apabila sistem distribusi berjalan dengan baik, maka harga elpiji 3 kilogram tidak seharusnya mengalami lonjakan signifikan di pasaran.
“Kalau semuanya berjalan baik, tidak mungkin harga bisa berada di atas harga yang wajar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh elpiji 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir.
Selain stok yang terbatas di sejumlah pangkalan maupun pengecer, harga gas melon juga dilaporkan mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp40 ribu per tabung.
Kondisi itu membuat warga harus berkeliling ke sejumlah lokasi untuk mendapatkan elpiji bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Andi Faizal menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi apabila kelangkaan terus terjadi. Ia mengingatkan kemungkinan adanya penyimpangan distribusi maupun praktik penimbunan yang dapat mengganggu ketersediaan pasokan di masyarakat.
Karena itu, DPRD Bontang meminta instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan elpiji 3 kilogram kembali normal.
Dengan distribusi yang berjalan lancar, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi dan harga kembali stabil sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain melibatkan pemerintah daerah, Andi Faizal juga menilai koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya perlu diperkuat guna mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penyaluran elpiji bersubsidi.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan distribusi berjalan baik, pasokan tersedia, dan masyarakat yang berhak bisa mendapatkan elpiji 3 kilogram dengan harga yang semestinya,” pungkasnya. (Adv)
