SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengatakan pergeseran sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan untuk penyegaran sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi yang masih mengalami kekosongan jabatan.
Hal itu disampaikan Rudy usai melantik 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari enam pejabat pimpinan tinggi pratama serta 43 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 28 September 2026.
“Yang pertama satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita di dalam melaksanakan karir beliau di ASN Pemprov Kaltim,” kata Rudy.
Sejumlah jabatan yang masih kosong perlu segera diisi agar roda organisasi pemerintahan tidak terganggu. Salah satunya posisi di Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), termasuk kebutuhan untuk melakukan pergantian pada sejumlah posisi wakil direktur rumah sakit.
“Karena kalau tunggu lama sementara kita sudah membutuhkan untuk organisasi, kekosongan-kekosongan di organisasi. Salah satunya kayak Bappeda, segera harus kita melaksanakan rolling wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya,” ujarnya.
Terkait banyaknya pejabat dari sektor kesehatan yang mengalami pergeseran, Rudy menegaskan rotasi tidak hanya akan dilakukan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes). Ia menyebutkan proses penataan pejabat masih akan berlanjut ke sejumlah perangkat daerah lainnya.
“Nanti semuanya. Jadi masih ada yang belum, pendidikan, masih ada inspektorat dan macam-macam. Nanti termasuk juga di PUPR,” katanya.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat juga mendapat penugasan baru. Andi Muhammad Ishak yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dipercaya menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim. Sementara Jaya Mualimin bergeser dari Kepala Dinkes menjadi Kepala Dinsos.
Selain itu, Dasmiah yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) dilantik sebagai Kepala Bapenda Kaltim. Tiga pejabat lainnya mendapat penugasan sebagai wakil direktur di rumah sakit milik Pemprov Kaltim.
Rudy menegaskan, penempatan pejabat merupakan bagian dari penerapan sistem merit berbasis manajemen talenta. Penugasan menurutnya, mempertimbangkan kompetensi, kinerja, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi.
“Jabatan bukanlah hadiah. Jabatan bukanlah hak dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab sekaligus juga adalah ujian daripada integritas,” tegasnya.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik bekerja dengan mengedepankan integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan, serta profesionalisme. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan dalam menjalankan program pemerintahan.
“Yang berprestasi kita akan memberikan ruang yang lebih besar. Yang lambat di dalam eksekusi akan kita laksanakan evaluasi. Yang bermain-main dengan kewenangan kami tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan,” ujar Rudy.
Ia juga meminta seluruh pejabat membangun koordinasi lintas perangkat daerah dan mengurangi ego sektoral. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi dari hasil kerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
