Samarinda – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus di sela kunjungannya bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (24/8/2021).
Normalisasi Sungai Karang Mumus tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko banjir di Samarinda. Basuki melihat masih ada banyak warga sekitar yang tinggal di sempadan sungai sehingga diperlukan penataan untuk mengembalikan kapasitas tampung dan aliran sungai.
“Saya mengajak semua pihak untuk menjaga daerah tangkapan air melalui penghijauan kembali dan menahan laju alih fungsi lahan,” imbau Basuki dalam keterangan persnya, Selasa (24/8/2021).
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto menerangkan, Sungai Karang Mumus merupakan sungai drainase utama Kota Samarinda yang bermuara di Sungai Mahakam.
Akibat berkurangnya kapasitas, saat musim hujan sering kali terjadi luapan yang menyebabkan banjir.
“Penanganan yang dilakukan haruslah melihat Kota Samarinda yang relatif datar, dengan kendala adanya hambatan pasang surut,” tegasnya.
Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memotong puncak banjir di hulu, di antaranya dengan membangun kolam retensi, memperbesar kapasitas alur sungai, dan yang paling utama ialah upaya menyimpan air di hulu dengan waduk atau bendungan.
Hingga kini, penanganan banjir di hulu Sungai Karang Mumus berupa pengerukan sedimen dan pembersihan gulma di Waduk Benanga yang dibangun pada tahun 1978.
Harya menjelaskan, kapasitas awal tampung waduk sebesar 1,49 juta M3, namun pada tahun 2019 mengalami sedimentasi sampai 670 ribu M3.
“Waduk ini selain bermanfaat untuk irigasi seluas 800 Ha, dengan luasan fungsional 200 Ha dan pemenuhan air baku 113 liter per detik, juga untuk mereduksi banjir sekitar 20 persen DAS Karang Mumus,” paparnya.
Untuk mengembalikan fungsi tampungan waduk, dilakukan pengerukan sedimen dan pembersihan gulma total sebanyak 211 ribu M3 dan masih membutuhkan sekitar 718 ribu M3 lagi sejak tahun 2020.
