
Bontang – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal mendesak pemerintah agar program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) melalui pembangunan bedah rumah di Kampung Selambai Kelurahan Loktuan segera direalisasikan.
“Dijadwalkan bulan 12 sudah selesai, tapi hingga saat ini belum ada satu rumah yang sudah berdiri dari program tersebut,” ungkapnya kepada Narasi.co di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (1/11/2021) sore.
Terdapat 200 rumah yang menjadi sasaran dari program Kotaku. Dengan tiap rumah mendapatkan bantuan senilai Rp 52 juta.
“Ada beberapa rumah yang sudah bongkar, tapi belum dibangun, dan saya lihat pengadaan bahan juga lambat,” ujarnya.
Karena hal tersebut dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang yang bertempat tinggal di Kampung Selambai kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat.
“Saya minta itu segera direalisasikan. Karena hal ini, saya jadi bulian warga di sana. Pertama karena jembatan, sekarang ditambah lagi dengan bedah rumah,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Seksi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Dinas Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Hendra mengatakan realisasi program tersebut bahkan minus 41 persen.
“Betul, sudah ada beberapa rumah sudah terima material, tapi belum menerima adanya laporan pembelian sebab material yang dibutuhkan masih kurang,” ujarnya.
Adapun material yang dibutuhkan saat ini adalah kayu ulin, namun pendisbustrian material ini terkendala karena kondisi alam.
“Apalagi ini mau mendekati akhir tahun, jadi susah perolehan material ini,” ujarnya.
Adapun pembelian material tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui koordinator kelompok, lantaran anggaran bedah rumah sudah ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening penerima bantuan.
“Tahap pertama sudah Rp 26 juta, sisanya menyusul minggu depan. Jadi pengadaan material dari mereka sendiri melalui koordinator kelompok. Yang satu kelompoknya berjumlah 20 orang,” ujarnya.
Ia menerangkan, pihaknya hanya mengontrol jalannya bedah rumah agar sejalan dengan prosedur yang ada.
“Memang kita yang mengontrol, tapi penentuan toko bangunan dan bahan-bahan yang diperlukan itu oleh koordinator sendiri,” ucapnya.
Menanggapi sorotan terhadap Anggota DPRD Kota Bontang Faisal, ia mengatakan hal tersebut terjadi lantaran adanya miskomunikasi baik pihaknya, koordinator, maupun masyarakat sendiri.
“Nanti kami bakal sosialisasi kembali, mungkin mereka tidak paham atau tidak mengetahui jika uang bedah rumah sudah ada dalam rekeningnya,” tutupnya.

