BONTANG : Nilai anggaran yang diterima Kota Bontang dari Provinsi Kalimantan Timur, lebih kecil dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lain yang mendapatkan anggaran hingga ratusan miliar. Ini sangat disayangkan, mengingat, Bontang masih memerlukan anggaran cukup besar, untuk pembangunan khususnys infrastruktur.
Hal ini sangat disayangkan Komisi II DPRD Kota Bontang, karena rendahnya alokasi belanja bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Kota Bontang.
“Samarinda bisa sampai Rp 300 miliar dan beberapa daerah lain juga cukup besar nilainya, kok yang diterima Bontang kecil,” ujar Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang,Senin (9/1/2023)
Rustam mengatakan, bantuan keuangan Kaltim kepada Kota Bontang hanya berkisar Rp 58 miliar dari sekian besarnya APBD Kaltim 2023.
Bantuan tersebut diataranya, pertama untuk pembangunan jembatan Kelurahan Pontianak, Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp 7,7 miliar. Kedua, Rekonstruksi Jalan Damai Kelurahan Kanaan sebesar Rp 3.5 miliar. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 9 miliar.
Keempat, infrastruktur jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Bontang Lestari sebesar Rp 30 miliar dan Jalan Soekarno Hatta sebesar Rp 8,2 miliar. Selanjutnya bantuan keuangan penyuluhan pertanian sebesar Rp 50 juta dan bantuan keuangan pengawasan kepada Inspektorat Kota Bontang sebesar Rp 250 juta.
Menurut Rustam, nilai anggaran yang akan diterima Kota Bontang cukup kecil dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lain yang mendapatkan anggaran hingga ratusan miliar.
Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kaltim seharusnya lebih menggelontorkan anggaran kepada daerah, sebab kabupaten/kota-lah yang paling dekat dengan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Kita yang paling penting saat ini adalah penanganan banjir, jadi yang diberikan pemprov itu bukan tidak penting namun belum urgent. Maka yang seharusnya bagaimana mereka untuk penanganan banjir Bontang,” ujarnya.
Untuk penanganan banjir, rustam meminta agar Pemerintah Kota Bontang memperkuat lobi ke Pemerintah Prov Kaltim dan DPRD Kaltim untuk penanganan dan tindak lanjut atasi banjir kiriman dan banjir rob.
“Berdasarkan hasil kajian harus ada folder, anggarannya cukup besar. Kekuatan visikal kita juga tidak mampu. Karena itu perkuat lobi baik ke Provinsi atau ke Pusat,”tandasnya.
