Samarinda – Percepatan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH), Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) bersama Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso.
Penandatanganan program kerja RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 di bidang pemukiman itu dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-65 Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/1/2022).
Isran mengatakan program yang pembiayaannya berasal dari dana APBD Kaltim serta Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan yang ada di Kaltim ini sebetulnya telah berjalan dari tahun sebelumnya, namun Pemprov Kaltim ingin mempercepat prosesnya dengan partisipasi dari Pangdam VI Mulawarman.
“Sumber pembiayaan RTLH ini dari CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim di samping dana APBD,” katanya.
Bagi Isran, kerja sama ini bukan berbicara tentang perang dan tentara juga dinilai perlu menyibukkan diri dalam pembangunan RLH.
“Kita ini tidak perang, maka tentara harus menyibukkan dirinya untuk pembangunan RLH. Saya sudah berkomunikasi dengan Pangdam pada hari Rabu lalu, mereka memberikan restunya dan hari ini dilakukan tanda tangan,” jelasnya.
Kemudian terkait pembangunan RTLH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda membeberkan bahwa rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim.
“Untuk biaya pembangunan utuh rumah yaitu Rp 150 juta per rumah, pembangunan juga dilakukan dengan memenuhi syarat seperti yang bersangkutan memiliki lahannya serta kondisi lingkungan yang mendukung,” ungkapnya.
Fitra menyebutkan kalau jumlah RTLH di Kaltim sangatlah banyak dan mencapai 56 ribu rumah.
“RTLH di Kaltim banyak, sekitar 56 ribu. Saya lupa, pokoknya kisaran itu. Kalau dari pemerintah sendiri punya program rehab dengan target 5 ribu unit per tahun dan ini tidak dari APBD saja, tapi juga APBN. Sampai pada tahun 2021, Pemprov Kaltim telah melakukan rehab rumah layak huni pada kurang lehih 15 ribu unit, kata Fitra,” ulasnya.
