Batam – Demokrasi merupakan sistem tata negara yang berlaku di Indonesia. Sistem demokrasi sangat berkaitan dengan kesejahteraan prospority. Dalam mewujudkannya, negara harus membebaskan diri dari praktik korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri mengemukakan, tujuan negara yang begitu besar sulit rasanya untuk diwujudkan kalau masih saja ada korupsi. Karena sesungguhnya korupsi itu bukan hanya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tetapi jauh dari itu, korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan uang negara, dan perekonomian negara, korupsi merampas hak semua rakyat.
Karena berangkat dari terjadinya korupsi, kualitas pendidikan menjadi rendah, begitu juga dengan kualitas layanan kesehatan, bahkan infrastruktur juga menjadi cepat rusak karena kualitasnya rendah akibat praktik korupsi.
Selain itu, Firli Bahuri juga mengatakan ada banyak studi yang pihaknya baca mengenai musuh sadis negara dan empat di antaranya adalah, bencana alam, radikalisme, narkotika dan korupsi.
“Banyak studi yang kami baca begitu kejam dan sadisnya empat musuh bangsa kita. Satu bencana alam, kedua radikalisme, ketiga narkotika dan yang terakhir korupsi,” sebutnya saat menjadi keynotespeaker dalam agenda dialog literasi anti korupsi yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3/2021).
Ia pun mengajak setiap elemen masyarakat termasuk anak bangsa untuk merapatkan barisan dalam membebaskan diri dari praktik korupsi dan perilaku koruptif. Karena sesungguhnya banyak negara sulit mewujudkan tujuan karena sering terjadi korupsi.
“Pendek kata, bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, korupsi adalah kejahatan yang melawan kemanusiaan. Dan hari ini saya menyambut baik rekan yang bergabung dalam naungan JMSI,” ujarnya.
Salah satu pilar demokrasi adalah media di samping sifat dan karakteristik demokrasi check and balance antara kekuasaan.
Mengenal adanya kekuasaan eksekutif Indonesia juga dihadapkan dengan kekuasaan legislatif bahkan ada juga kekuasaan yudikatif tetapi yang paling penting juga adalah adanya kekuasaan dari media itu sendiri.
Pada awal reformasi tahun 1998 media diharapkan menjadi pilar demokrasi. Anak bangsa banyak yang berkreasi di dalam membangun media sebagai kontrol sosial sekaligus juga berperan sebagai check and balance terhadap program pemerintah.
“Karena itu saya menyambut baik atas tumbuh dan berkembang JMSI,” tukasnya.