JAKARTA: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta penguatan pengendalian internal pemerintah guna meningkatkan kinerja kelembagaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin 12 Januari 2026.
“Pemerintah terus berkomitmen mengedepankan good governance serta implementasi pengendalian internal pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan dan pelaksanaan anggaran secara akuntabel,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Peran BPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pencegahan dan deteksi penyalahgunaan keuangan negara,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga memaparkan perkembangan indikator makroekonomi terkini.
Di tengah ketidakpastian global, ia menilai ekonomi Indonesia tetap solid dengan risiko resesi yang relatif rendah dibanding negara lain.
“Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan resilien, dengan pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir,” ujarnya.
Sepanjang 2025, pemerintah menyalurkan stimulus fiskal senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Stimulus digelontorkan bertahap di setiap kuartal dan diperkuat oleh program non-APBN seperti Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale,” jelas Airlangga.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan mengandalkan sejumlah sektor prioritas.
Airlangga merinci alokasi anggaran, antara lain ketahanan pangan Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, Program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, kesehatan Rp244 triliun, UMKM dan desa Rp181,8 triliun, pertahanan Rp424,8 triliun, serta investasi dan perdagangan Rp57,7 triliun.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor industri dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Untuk menghadapi era ekonomi digital, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (AI), menginisiasi ASEAN Digital Economic Framework Agreement, serta memperkuat kerja sama internasional, termasuk proses aksesi OECD dan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (EU-CEPA).
“Kami juga mendorong QRIS sebagai game changer, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, serta perbaikan iklim investasi melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP),” katanya.
Terkait arah kebijakan industri, Airlangga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor industri tekstil dipertahankan di tengah dinamika perang dagang global.
“Bapak Presiden mendorong agar industri tekstil kita dijaga. Dari hasil studi, Indonesia berpotensi menjadi lima besar pemain industri tekstil dunia karena sektor ini akan selalu dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menyetujui usulan tahap awal pembentukan pendanaan insentif sektor tekstil sekitar 6 miliar dolar AS untuk melengkapi rantai nilai industri.
Pemerintah juga akan melakukan rebuild BUMN atau Danantara yang secara khusus menangani sektor tekstil.
“Targetnya, nilai ekspor tekstil meningkat dari sekitar 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun, sekaligus menambah penyerapan tenaga kerja sekitar 2 juta orang,” ungkap Airlangga.
Selain tekstil, industri elektronik juga menjadi sektor prioritas. Pemerintah akan mendorong pengembangan kembali industri semikonduktor dan telah menjalin komunikasi dengan perusahaan global asal Inggris yang bersedia menjadi mitra strategis.
Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah juga akan membentuk BUMN khusus di bidang semikonduktor dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia.
Pengembangan semikonduktor diarahkan untuk menjawab kebutuhan masa depan—otomotif, internet of things, komputer personal, pusat data, dan komputasi awan.
“Indonesia punya keunggulan karena pasar domestik besar dan merupakan ekonomi digital terbesar di ASEAN,” pungkasnya.
