SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan, setiap pelayanan publik, khususnya yang di bawah kelola organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim harus tetap berjalan meski Rabu, 14 Februari 2024 akan berlangsung pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.
Termasuk untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akmal juga mengingatkan optimalisasi pembayaran secara digital atau nontunai.
“Jangan sampai gara-gara pemilu orang menunggak setahun atau jangan sampai tidak ikut pemilu karena harus bayar pajak,” kritiknya.
Hal itu ia katakan usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Samarinda Bapenda Kaltim, Selasa (13/2/2024).
Akmal mengingatkan agar jangan sampai para wajib pajak terkena sanksi denda pajak karena menggunakan hak pilih dalam pemilhan umum (Pemilu) 2024 dan tidak bisa membayar pajak.
“Sesuai ketentuan, pelayanan publik harus tetap jalan. Jadi jangan sampai terganggu. Satu hari terlambat pajak orang, sama saja terlambat satu tahun. Jangan sampai gara-gara pemilu orang kena denda satu tahun,” kata Akmal.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengungkapkan, pelayanan loket akan tutup pada hari H pencoblosan.
Namun demikian, masyarakat bisa tetap melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka secara elektronik dan digital.
“Bisa bayar melalui e-chanel, M Banking, Bankaltimtara, Tokopedia, Indomart dan lain-lain,” jelasnya.
Sebagai informasi, bagi wajib pajak yang jatuh tempo pada 14 Februari 2024 tidak akan dikenai sanksi denda. Mereka masih bisa melakukan pembayaran tanpa sanksi denda pada 15 Februari 2024.
Kebijakan ini akan diperkuat dengan surat edaran yang akan ditandatangani pembina Samsat, baik dari pihak Bapenda Kaltim, Dirlantas Polda Kaltim dan PT Jasa Raharja.
“Bagus, ada relaksasi. Tapi harus ada payung hukumnya. Ini penting untuk tertib administrasi Bu Ismi dan Pak Bambang juga nanti,” ujar Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga sempat menanyakan kehadiran pegawai di jajaran UPTD PPRD Samarinda Bapenda Kaltim untuk memastikan kedisiplinan dan mendukung pelayanan publik.
Kepala UPTD PPRD Samarinda Bambang Erryanto mengatakan seluruh pegawai hadir dan ada dua pegawai non-ASN yang sedang cuti.
Tampak mendampingi sidak tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Deni Sutrisno dan Inspektur Inspektorat Daerah Kaltim Irfan Pranata.(*)