JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut Sekretaris DPRD merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang unik dan istimewa.
“Sekretaris DPRD atau Sekwan itu jembatan kepala daerah dan DPRD. Jadi mereka itu SKPD yang tidak biasa,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional VIII Asdeksi di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengungkapkan, menjadi Sekwan memiliki tantangan berbeda dibanding jabatan setingkat di jajaran pemerintahan daerah.
“Orang yang dipercaya kepala daerah menjadi Sekwan itu pasti luar biasa. Pendekatan kepemimpinannya bukan hanya manajerial, tapi juga politik dan hukum,” pujinya.
Ia menjelaskan, karena tidak biasa, maka pendekatan mereka juga harus tidak biasa. Grade mereka tidak boleh disamakan dengan SKPD lainnya.
Menurutnya, penting bagi Sekwan memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk mengatur tata tertib dan tata kelola kerjanya dengan spesifikasi menjadi jembatan antara kepala daerah dan DPRD.
“Ini yang belum dirumuskan secara baik. Ini harus dibuat, harus dibangun,” tegasnya.
Ia menilai, secara umum kinerja Sekwan di Indonesia sudah baik. Akmal menyampaikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berterima kasih atas kontribusi seluruh Sekwan di Indonesia atas terciptanya suasana kondusif di daerah selama tahapan pemilu lalu.
“Saya ditanya Pak Mendagri, bagaimana hubungan pemerintah daerah dan DPRD, termasuk sebelum dan pascapemilu. Saya jawab baik-baik saja Pak Menteri. Faktanya kan memang baik-baik saja,” ungkapnya.
Sementara untuk tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini, Akmal meminta agar pemerintah daerah melengkapi semua dukungan yang diperlukan termasuk pembiayaan.
Ia mengingatkan, tensi politik menjelang pilkada pasti akan semakin menghangat sehingga Sekwan harus berhati-hati dan jangan terseret kepentingan politik.
“Tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi. Sekwan juga harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Jadi perlu muhasabah karena ada dewan yang lanjut, tapi pasti ada juga yang tidak lanjut di periode berikutnya,” pesannya.
Ketua Umum Asdeksi Aris Wibawa menuturkan, organisasi ini sudah berusia 17 tahun dan sekarang sudah memiliki Sekolah Sekwan.
“Sekolah Sekwan ini penting. Kalau partai politik punya sekolah politik, maka Sekwan juga harus punya Sekolah Sekwan,” tuturnya.
Akmal pun mendukung keberadaan Sekolah Sekwan ini dan akan segera melaporkan kepada Mendagri Tito Karnavian.
Seminar yang mengangkat tema Peran Strategis Sekwan Menyambut Anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 dan Upaya Menjaga Hubungan yang Harmonis Antara Kepala Daerah dan DPRD Menghadapi Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2024 itu diikuti 1.091 peserta dari 261 kabupaten kota.(*)