SAMARINDA: Demokrasi akan berjalan baik dan damai apabila pemerintah, partai politik, masyarakat dan para calon memahami posisi masing-masing.
Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
“Partai politik jangan menarik-narik Aparatur Sipil Negara (ASN). Calon (legislatif/kepala daerah/presiden) juga jangan mendorong-dorong kita. ASN jangan sampai larut dalam bujuk rayu. Sudahlah tetap fokus untuk pelayanan publik,” tegasnya.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu meminta ASN untuk tetap dapat menjaga netralitas dan sebaiknya fokus melaksanakan tugas dan kewajiban daripada terseret arus politik dunia nyata maupun media sosial.
“ASN harus lebih fokus untuk memberikan pelayanan agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Bagi ASN, netralitas adalah jawaban untuk kita bisa membangun demokrasi yang baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Akmal mengaku akan meminta instansi teknis terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk meningkatkan sosialisasi terkait hak dan kewajiban ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
“Demokrasi bagi ASN itu adalah mengabdi kepada bangsa dan negara,” jelasnya.
Namun ia mengaku yakin para ASN di Kaltim tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan dirinya atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat lainnya.
Ia menambahkan, ASN tidak diperbolehkan berkampanye atau mendukung calon tertentu secara terbuka maupun melalui media sosial.
Para ASN harus memberi contoh yang baik dengan menggunakan hak pilihnya dan memilih dan tidak menjadi bagian dari kampanye golongan putih (Golput). (*)