SAMARINDA : Dalam membangun Kalimantan Timur (Kaltim), diperlukan koordinasi secara hirarki melalui Pemerintah Pusat (PP), jika demikian maka mampu menghindari disparitas yang menyebabkan konflik daerah dan pusat.
Penanggungjawab (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan bahwa beberapa kali terjadi disparitas terhadap pembangunan bagi daerah.
“Saya di pusat ingin memastikan, bahwa setiap kerja Pemda dapat kolerasi dengan capaian pusat,” ungkapnya pada Senin, 6 Januari 2025.
Akmal Malik mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya infrastruktur, keuangan dan kekayakaan manusinnya.
“Saya senang bapeda sudah menyusun rangkaian kinerja, tetapi kalau mau jujur ada disparitas antara keinginan pusat dan daerah,” jelasnya.
Akmal Malik menelaah performa beberapa dinas di Kaltim, sebab dinas sudah ada yang mulai merencanakan penanganan terhadap masalah di Benua Etam.
“Kemarin saya meriview performa Dinas Sosial, di dalam itu penanganan disabilitas serta lainnya yang berada dalam perencanaan,” tukasnya.
Namun ada tambahan pemusatan ekonomi, sehingga keinginan Pemda mau komunikasikan, agar apapun kebijakan pusat bisa berdaya dengan yang diamanahkan ke daerah.
“Contoh penanganan soal kemiskinan, kenapa kita tidak fokus dengan kemiskinan secara spesifik,” tuturnya.
Akan tetapi kemiskinan dibuat tersendiri, ini dianggap Akmal Malik sebagai bentuk disparitas yang mana pihaknya mencoba untuk membenahi hal tersebut.
“Saya juga ingin tau apa yang terjadi setiap daerah. Harus ada yang dikomunikasikan supaya tidak terjadi disparitas,” pungkasnya.(*)