SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan untuk tahun anggaran 2025 telah menunjukkan progres signifikan, dengan capaian realisasi mencapai 69 persen.
Ia menyebutkan, perkembangan ini sejalan dengan tahapan dan penyesuaian kebijakan yang sedang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“2025 sudah masuk ke angka 69 persen, ya. Saat ini masih terus berjalan,” ujar Ananda usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Senin, 28 Juli 2025.
Ananda menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai penyesuaian strategis, termasuk arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Timur, serta instrumen administratif seperti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, seluruh instrumen tersebut berperan penting dalam mempercepat implementasi kebijakan, terutama di tengah masa transisi struktural pemerintahan.
“Kemarin juga ada pergeseran atas penjabaran TA 2025, berdasarkan instruksi Presiden, instruksi Gubernur, dan juga Surat Edaran Kemendagri,” jelasnya.
Ananda menyoroti bahwa tahun 2025 merupakan periode yang kompleks karena hampir seluruh komponen pemerintahan mengalami pembaruan.
Mulai dari keanggotaan legislatif, kepemimpinan eksekutif, hingga arah kebijakan daerah yang kini dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru.
“Tahun ini kita banyak yang baru-DPRD baru, kepala daerah baru, visi misi baru, RPJMD juga baru. Jadi harus banyak yang disesuaikan,” ujarnya.
Selaras dengan itu, pemerintah pusat juga meminta agar delapan agenda pembangunan strategis nasional (Astacita), serta visi dan misi kepala daerah, dapat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Proses ini berjalan sesuai tahapan dan sudah mulai diimplementasikan. Contohnya, program kepala daerah seperti ‘gratisPol’ sudah mulai berjalan di tahun 2025,” terang Ananda.
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa meski sejumlah program masih dalam tahap awal, alokasi anggaran yang telah dikucurkan tergolong besar.
Salah satunya adalah pembiayaan untuk program pendidikan dan layanan kesehatan gratis, yang disebutnya menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
“Kalau tidak salah, itu sekitar Rp185 miliar,” sebutnya.
Lebih lanjut, Ananda menjelaskan bahwa pergeseran anggaran dalam proses penyesuaian kebijakan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas daerah.
Empat sektor utama tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Nilai pergeserannya cukup besar karena diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.
Kendati demikian, Ananda menegaskan bahwa sebagai unsur pimpinan DPRD, ia hanya dapat memberikan penjelasan sebatas kewenangan legislatif.
Sementara itu, tugas teknis dan implementasi program menjadi tanggung jawab eksekutif.
“Jadi saya bisa bahasnya hanya sebatas itu saja,” tutup Ananda.