SAMARINDA: Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menilai sejumlah program Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, masih membutuhkan banyak perbaikan, meski secara konsep dinilai cukup baik.
Ananda menegaskan, penilaian terhadap kinerja pemerintahan seharusnya didasarkan pada indikator yang terukur, seperti kondisi ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga angka stunting di daerah.
“Kalau mau memberikan penilaian, kita harus melihat angka-angka. Tingkat kemiskinan bagaimana, perekonomian bagaimana, stunting bagaimana. Itu yang harus dilihat,” ujarnya saat diwawancarai di DPRD Kaltim, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurutnya, masa kepemimpinan yang baru berjalan satu tahun masih merupakan tahap awal sehingga memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program semakin efektif.
“Baru satu tahun tentu perlu monitoring dan evaluasi. Program-programnya sebenarnya bagus, tapi memang masih banyak yang harus diperbaiki,” katanya.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah bantuan pendidikan Gratispol yang digagas Pemprov Kaltim.
Ananda menilai program tersebut membawa dampak positif, khususnya bagi mahasiswa, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan teknis.
“Programnya bagus, tapi memang harus banyak mendengar saran, masukan, dan kritik supaya bisa lebih baik lagi,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi agar masyarakat memahami secara utuh mekanisme dan persyaratan penerimaan bantuan.
“Gratispol ini sosialisasinya juga harus ditingkatkan. Kemarin ada yang katanya sudah diterima tapi ternyata ditolak lagi. Mungkin karena informasinya belum sampai secara menyeluruh,” jelasnya.
Program Gratispol sendiri telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa di Kalimantan Timur.
Namun, dalam implementasinya masih muncul berbagai keluhan, mulai dari keterlambatan pencairan bantuan, kendala pada sistem pendaftaran, persyaratan akademik yang dinilai membingungkan, hingga respons admin pengelola program yang dianggap lambat.
Ananda berharap pemerintah provinsi menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi agar program bantuan pendidikan itu dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Intinya programnya baik, tapi harus terus diperbaiki supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
