SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan gratis sama-sama memiliki peran penting, namun penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah agar tepat sasaran.
Menurutnya, tidak ada pilihan mutlak antara kedua program tersebut. Keduanya dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selama implementasinya dilakukan secara adil dan merata sesuai kondisi daerah.
“Menurut saya tergantung wilayahnya. Makan gratis itu bagus, asal tepat sasaran. Kalau di wilayah tertentu masih banyak anak yang kurang gizi, tentu itu jadi prioritas. Tapi kalau sudah tercukupi, bisa dialihkan ke sektor lain,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ananda menegaskan, konsep keadilan dalam kebijakan publik tidak selalu berarti semua program diberikan secara sama, melainkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Adil itu bukan berarti semuanya harus sama. Tapi bagaimana program itu tepat sasaran sesuai kebutuhan wilayah,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya pendidikan gratis sebagai upaya membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Pendidikan gratis juga penting, karena memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk belajar dan berkembang,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan program MBG, Ananda mengakui masih terdapat sejumlah catatan di lapangan, khususnya terkait ketidaksesuaian distribusi makanan yang diterima siswa.
“Harusnya porsinya sekian, misalnya ikan 500 gram, tapi yang diberikan tidak sesuai. Nah, ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga mengapresiasi sejumlah pelaksanaan program yang dinilai berjalan baik dan mendapat respons positif dari siswa.
“Ada juga yang bagus. Bahkan anak-anak sampai tidak mau ditukar karena mereka suka. Jadi memang tidak semuanya bermasalah,” ungkapnya.
Dalam hal pengawasan, Ananda menyebut DPRD belum secara formal dilibatkan dalam mekanisme pengawasan program MBG yang merupakan program pemerintah pusat.
Namun, ia mengaku tetap melakukan pemantauan langsung di lapangan secara mandiri.
“Saya beberapa kali turun langsung, tapi belum membawa teman-teman wartawan karena memang masih melihat situasi. Ini kan program pusat, jadi pengawasannya belum terstruktur di daerah,” jelasnya.
Ia pun mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk DPRD, dalam mengawasi pelaksanaan program agar berjalan optimal dan bebas dari penyimpangan.
“Kami siap membantu pengawasan. Pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten/kota, termasuk DPRD. Kami siap bekerja di mana saja untuk memastikan program ini berjalan baik,” tegasnya.
