Bontang – Pemerintah Kota Bontang menjanjikan penangan banjir menjadi program prioritas tahun 2022 dengan menganggarkan 10 persen dari dana APBD.
Sementara APBD Bontang 2022 mencapai Rp 1,2 triliun. Jika 10 persen untuk penanganan banjir, maka anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 120 miliar.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam membantah 10 persen penanganan banjir terealisasi. Sebab APBD sudah diposkan 50 persen untuk belanja pegawai 20 perse, pendidikan 20 persen kesehatan 10 persen dan untuk belanja modal.
“Porsi ideal belanja modal seharusnya 25 persen, tapi ini kan hanya 10 persen. Dan hanya untuk banjir berarti tidak ada lagi belanja pihak ke tiga, realisasi visi-misi, perbaikan jalan serta kegiatan lainnya,” ungkapnya kepada Narasi.co di Sekretariat DPD Golkar Kota Bontang, Kamis (2/12/2021).
Berdasarkan hasil kesepakatan, pemerintah hanya menganggarkan 3,7 persen. Artinya hanya mengalokasikan anggaran banjir senilai Rp 44,4 miliar dari APBD Kota Bontang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan komitmen awal untuk penuntasan banjir.
“Dalam perda hanya 3,7 persen untuk penanganan banjir, karena itu jangan janji dulu karena mustahil bisa realisasi 10 persen. Apalagi masih dalam masa pandemi, bisa saja tahun depan ada pemangkasan lagi,” tuturnya.
Sementara itu, terkait sub-kegiatan penanggulangan banjir serta anggarannya dirinya belum mengetahui secara rinci.
“Saya belum buka semua, tapi yang pasti anggaran 3,7 persen dari APBD,” tutupnya.
