SAMARINDA: Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan para pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda harus segera menyesuaikan diri setelah pelantikan.
Ia hanya memberi waktu dua bulan untuk masa orientasi, dan memasuki bulan ketiga mereka dituntut langsung bekerja penuh menuntaskan agenda pelayanan publik.
“Setelah pelantikan, gas. Dua bulan cukup untuk orientasi dan saling mengenal tim. Di bulan ketiga sudah mulai tancap gas. Tapi bukan gaspol, melainkan bertahap, supaya kita bisa finish di waktu yang tepat tanpa merugikan pemerintahan dan masyarakat,” kata Andi Harun saat diwawancarai usai melantik ratusan pejabat baru di GOR Segiri, Senin, 29 September 2025.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap pejabat baru akan dilakukan setahun setelah pelantikan.
Pemerintah kota akan menilai apakah kehadiran mereka membawa dampak signifikan, baik untuk individu maupun organisasi, terutama pada kualitas pelayanan masyarakat.
“Kalau orientasi cukup dua bulan, maka di bulan ketiga harus mulai kerja nyata. Satu tahun kemudian kita evaluasi apakah kehadiran mereka benar-benar berdampak. Itu ukuran keberhasilan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Andi Harun menekankan pentingnya integritas dan sikap anti korupsi bagi seluruh pejabat.
Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab utama untuk memperkuat pelayanan masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi.
“Integritas itu kunci. Kita sudah punya banyak institusi pengawas seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Jadi, jangan pernah bermain-main dengan pengadaan barang dan jasa, dana publik, maupun perizinan dan investasi. Tugas kita memastikan pelayanan publik berjalan adil dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan pribadi tidak pernah ada habisnya. Karena itu pejabat publik harus menekan keinginan untuk memperkaya diri secara instan.
“Kalau integritas tidak dijaga, ujungnya korupsi. Itu yang harus kita jauhi,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu juga menyebutkan sektor-sektor prioritas yang harus segera dibenahi, yakni pendidikan, kesehatan, air bersih, layanan perizinan, dan investasi.
Semua perangkat daerah, katanya, harus bahu membahu agar pelayanan publik berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Kita harus jujur, ada layanan yang masih lambat. Itu yang harus jadi fokus utama. Pejabat baru harus berani melakukan terobosan agar masyarakat merasakan perubahan,” jelasnya.
Selain integritas, Andi Harun juga menekankan pentingnya profesionalisme.
Menurutnya, setiap pejabat harus menempatkan diri sesuai bidang keahlian, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk mendukung kinerja.
“Dunia semakin berubah, dan hanya orang-orang profesional yang bisa menjawab tantangan itu. Minimal punya satu keahlian yang dikuasai, lalu implementasikan dalam pelayanan publik,” katanya.
Andi Harun berharap agar seluruh pejabat yang dilantik segera menunjukkan dampak positif, baik bagi individu maupun institusi, sehingga pelayanan publik di Kota Samarinda semakin berkualitas, adil, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.