Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan penataan berbagai lini, termasuk di antaranya kota. Namun, di rentang masih berlalunya program, timbul masalah yang tidak kunjung tuntas, yakni kemacetan akibat antrean di beberapa SPBU.
Jelas, panjangnya kerumunan sejumlah kendaraan bermotor roda 4 akibat antrean untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM), menimbulkan kemacetan dan keresahan.
Menanggapi itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) angkat suara. Bagi dia, Pertamina selaku badan penyedia lah yang bertanggung jawab dan seharusnya memberikan jalan keluar.
“Problem yang disampaikan oleh Pertamina Cendana tadi, ya antrean ini disebabkan karena masih adanya harga solar subsisi dan nonsubsidi sehingga semua menyerbu SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi, karena lebih murah,” beber Andi Harun saat dimintai keterangan Narasi.co beberapa waktu lalu.
Karena memang data terebut (kebijakan subsidi) langsung dari koalisi Pertamina, tentu harusnya mereka lah yang memberikan jalan keluar atas kemacetan yang terjadi.
Ditegaskannya, Pemkot Samarinda sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau membuat kebijakan subsidi dan nonsubsidi, melainkan hanya dapat bertindak memberi atau mencabut izin.
“Ini ada subsidi dan nonsubsidi, saya bilang inovasi top. Tapi disayangkan tidak diawasi ketat oleh Pertamina. Kita Pemkot tidak berwenang sedikit pun melakukan kebijakan soal harga BBM,” terang politikus Partai Gerindra tersebut.
Bagi dia, tidak tepat rasanya kalau Pemkot diharapkan ikut menertibkan kemacetan, padahal penyebab utamanya di Pertamina yang tidak kunjung selesai.
“Selama masih ada subsidi dan nonsubsidi maka selama itu pula kecendrungan orang mencari yang murah. Satpol PP turun menertibkan, besok ada lagi. Karena problem utamanya tidak selesai,” imbuhnya.
Soal antrean, sambung AH, sudah pernah menimbulkan korban jiwa, bahkan bukan satu orang saja. Sekarang di berbagai media sosial sering dituliskan wali kota diharapkan menertibkannya.
Padahal, bukan hanya hitungan hari, tiap jam petugas Pemkot juga selalu menertibkan. Tetapi kalau masih ada harga subsidi dan nonsubsidi, keresahan akibat kemacetan diyakini tidak akan pernah selesai termasuk jika ketersediaan SPBU ditambah.
Di sisi lain tegas Magister Sains lulusan Universitas Mulawarman itu, kalau memang ingin memberikan subsidi, selayaknya juga harus disertai pengawasan ketat oleh Pertamina. Jika tidak memungkinkan untuk diubah maka sebaiknya dibuat harganya menjadi standar rata-rata.
Ia juga menambahkan, soal kemacetan akibat antrean di SPBU tidak lagi bawa-bawa nama Pemkot, namun koordinasikan dengan akar masalahnya yaitu Pertamina. Warga berharap Satpol PP turun tiap hari, tapi mereka menggunakan APBD, biar sampai habis APBD kalau biang keroknya tidak diselesaikan, masalah tidak akan habis.
“Tulis aja Pertamina biang keroknya. Jangan terus menerus Satpol PP dihadapkan dengan masyarakat. Nanti buruknya lari semua ke Pemkot. Seolah berhadapan dengan masyarakat,” sebut AH geram.
Lanjut Andi Harun, kalau menimbang hitungan bisnis, mereka yang mengantre dua jam sebetulnya juga merugi.
“Lebih baik diamankan saja agar tidak ada antrean panjang, produktivitas meningkat dan tidak menghabiskan waktu atau sekalian pakai harga rata-rata,” dorong mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut.
Sebab, ketertiban sosial di tengah masyarakat juga mesti diprioritaskan. Bukan hanya soal produk yang terus laris manis.
Saat bertemu dengan Pertamina, pihaknya juga sempat menyinggung masalah menjamurnya pertamini di setiap sudut kota.
“Ya sekalian saya bicarakan soal pertamini. Pertamina kan punya program langit biru dengan mengeluarkan produk namanya petrashop yang merupakan jawaban atas merebaknya pertamini. Petrashopnya jalan tapi pertamini tidak kunjung ditindak” sindirnya.
Wali Kota Samarinda itupun bahkan berkelakar dengan awak media sekaitan ketidaktahuan Pertamina bahwa SPBU lah penyuplai BBM ke pertamini.
“Kalian percaya tidak kalau Pertamina tidak tahu jika SPBU yang menyuplai minyak ke pertamini. Jangan pikirkan produk terjual, tapi kalian tidak mempertimbangkan tata kota yang sedang berdarah-darah jatuh bangun kita tata,” tegas Andi Harun.
