SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Ya’qub menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun 2024 mencapai Rp200 miliar.
Ia menjelaskan bahwa meskipun angka ini mungkin terlihat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp500 miliar, hal itu tidak menunjukan penurunan yang signifikan karena belum termasuk anggaran tambahan APBD perubahan yang belum disetujui.
“Masih terlalu dini untuk menyatakan penurunan yang signifikan karena tahun 2024 masih berlangsung, dan akan ada penyesuaian dalam APBD Perubahan,” ucapnya saat ditemui usai RDP Program Beasiswa Kaltim tahun 2024, di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (19/3/2024).
“Total alokasi beasiswa dalam satu tahun biasanya merupakan gabungan dari anggaran murni dan perubahan,” sambungnya.
Sebagai informasi, anggaran beasiswa tahun 2023 terbagi menjadi dua yaitu APBD Murni dengan total Rp375 miliar dan APBD Perubahan Rp125 miliar.
Program Beasiswa Kaltim Tuntas ini telah berjalan selama lima tahun dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun rupiah sejak tahun 2019. Dengan jumlah penerima beasiswa sekitar 214 ribu jiawa selama lima tahun.
Selain itu, Rusman mendorong Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BPBKT) untuk tidak hanya menghitung jumlah penerima, tetapi juga untuk mengevaluasi dampak dari beasiswa ini terhadap berbagai aspek.
Politikus PPP ini meminta BPBKT untuk mengkaji kontribusi beasiswa ini terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim 2023 yang mencapai 78,20 persen, terutama karena Kaltim berada di peringkat 5 besar secara nasional.
“Apakah beasiswa ini berperan dalam peningkatan tersebut? Kita perlu menilai hal ini untuk memperkuat efektivitas program dan memastikan bahwa ini bukan hanya soal angka tetapi dampak nyata,” tegas Ya’qub.
Selain itu, Rusman mengusulkan pengukuran efektivitas beasiswa dalam meningkatkan keterampilan dan mengurangi pengangguran, terutama di kalangan siswa SMA, SMK, dan perguruan tinggi.
Kemudian, ia juga menyarankan untuk menyasar kategori-kategori khusus berdasarkan status ekonomi dan prestasi akademik untuk mempercepat upaya mengatasi kemiskinan dengan efektif.
“Saya juga tadi meminta agar pemerintah sudah mulai menyasar secara spesifik kategori bantuan beasiswa itu. Sekarang mestinya program beasiswa itu sebagai alat mempercepat mengatasi kemiskinan supaya kita mengeluarkan program ini asasnya benar-benar terasa,” pungkasnya.(*)