SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 untuk menyiasati penurunan drastis anggaran dari Rp5,8 triliun menjadi sekitar Rp3 triliun.
Meski Transfer ke Daerah (TKD) menyusut, Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Nadya Turisna, menegaskan kualitas pelayanan publik pada sektor dasar harus tetap terjaga melalui inovasi aparatur sipil negara (ASN), efisiensi operasional berbasis teknologi, serta penentuan skala prioritas pembangunan yang ketat.
“Kalau TKD-nya sudah turun, berarti kita menyesuaikan kegiatan. Kita pilih yang benar-benar prioritas. ASN juga dituntut berinovasi karena anggaran terbatas,” ujarnya usai pembahasan RKPD 2027 di Ruang Rapat Klinik Perencanaan Bapperida, Kota Samarinda, Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menegaskan, meskipun anggaran mengalami tekanan, kualitas pelayanan publik harus tetap terjaga. Pemerintah diminta tetap responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat, terutama dalam pelayanan dasar.
“Kalau responsif itu artinya ketika ada keluhan masyarakat, pelayanan harus tetap bagus. Kecamatan, pelayanan di Disdukcapil, sampai di DPMPTSP harus tetap berjalan baik,” jelasnya.
Menurutnya, penilaian terhadap pelayanan publik di Samarinda secara umum berada dalam kategori baik pada skala kota.
Penilaian tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, meskipun secara internal setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki capaian yang berbeda.
“Kalau secara skala kota sudah bagus. Tapi kalau per perangkat daerah nilainya bervariasi, ada yang naik, ada yang turun,” katanya.
Nadya menambahkan, standar pelayanan minimal di setiap OPD sebenarnya sudah terpenuhi. Namun dalam praktiknya, beberapa unit layanan masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti kekurangan ruang pelayanan akibat penambahan fungsi layanan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran pembangunan pada 2027.
“Kita memilah dan memilih mana yang benar-benar prioritas. Tidak selamanya harus rehab besar, yang penting masyarakat tetap nyaman dilayani,” terangnya.
Sebagai contoh, apabila kerusakan bangunan hanya terjadi pada bagian tertentu seperti atap atau plafon, maka perbaikan cukup difokuskan pada bagian tersebut tanpa harus membangun ulang seluruh kantor.
Nadya mengakui bahwa penyesuaian anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi ini ibarat perubahan drastis dari kebiasaan yang selama ini sudah berjalan.
“Biasanya kita terima anggaran sekitar 5,8 triliun sekarang harus turun menjadi sekitar 3 triliun. Jadi kita harus belajar menyesuaikan,” katanya.
Meski demikian, pemerintah kota menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ada masyarakat butuh pelayanan, kita tetap harus tanggap. Tidak ada lagi alasan karena anggaran tidak ada,” tegasnya.
Karena itu, ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda juga diminta meningkatkan kreativitas dan efisiensi dalam bekerja, termasuk memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya operasional.
“Kalau dulu studi banding harus berangkat, sekarang bisa lewat Zoom atau telepon. Rapat juga tidak harus berkali-kali kalau bisa diselesaikan lebih cepat,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah kota berharap program pembangunan 2027 dapat tetap berjalan efektif dengan fokus utama pada penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
