KUKAR: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menegaskan keterbatasan anggaran awal tidak boleh menjadi penghambat dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026.
Ia memastikan DPRD akan mengupayakan solusi anggaran agar pembinaan atlet dan cabang olahraga tetap berjalan optimal.
Sorotan DPRD muncul menyusul adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan anggaran yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kukar dan alokasi dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
KONI Kukar mengusulkan kebutuhan dana mencapai Rp109 miliar untuk persiapan Porprov, sementara anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar baru berada di kisaran Rp8 hingga Rp10 miliar.
Dikatakannya, DPRD memahami bahwa Porprov bukan sekadar agenda rutin atau kegiatan seremonial. Ajang tersebut merupakan bagian penting dari proses pembinaan atlet daerah sekaligus tolok ukur perkembangan olahraga prestasi di Kukar.
Oleh karena itu, DPRD menilai perlu adanya langkah konkret untuk menutup kesenjangan anggaran tersebut.
“Kita akan bantu lewat APBD Perubahan. Yang penting semua cabang olahraga bisa bertanding dan mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi,” ujar Ahmad Yani, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut dia, perhatian DPRD saat ini diarahkan pada penguatan peran KONI sebagai institusi yang mengoordinasikan seluruh cabang olahraga di daerah.
KONI dinilai memiliki peran sentral, mulai dari pengelolaan organisasi cabang olahraga, pembinaan atlet, hingga kesiapan teknis menghadapi Porprov.
“Yang kita kuatkan adalah KONI, karena KONI yang mengorganisasi seluruh cabang olahraga di Kukar,” tegasnya.
Ahmad Yani menilai, kepastian dan kejelasan anggaran menjadi faktor kunci agar program pembinaan atlet dapat dijalankan secara konsisten.
Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, upaya meningkatkan prestasi olahraga dikhawatirkan berjalan setengah-setengah dan berpotensi memengaruhi capaian Kukar di Porprov mendatang.
“Anggarannya harus clear. Harus ada kepastian,” sebutnya.
Ia menambahkan, masih adanya rentang waktu yang cukup panjang menuju pelaksanaan Porprov VIII 2026 memberikan ruang bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk melakukan penyesuaian fiskal secara bertahap.
Melalui mekanisme APBD Perubahan, DPRD optimistis kebutuhan pendanaan KONI dapat diakomodasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
DPRD Kukar berharap, dukungan anggaran yang lebih memadai akan membuat seluruh cabang olahraga dapat mempersiapkan diri secara maksimal.
