SAMARINDA: Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap penunjukan figur Direktur Utama Bankaltimtara dari luar internal guna mendorong pembenahan menyeluruh di tubuh bank pembangunan daerah tersebut.
Husni menilai, pemilihan direksi dari internal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta memperkuat praktik saling menutupi kesalahan yang selama ini menjadi sorotan.
“Saya sepakat orang eksternal, enggak boleh orang internal. Kalau internal, saya khawatir saling menutupi,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menegaskan kebutuhan utama saat ini adalah figur profesional yang independen dan memiliki kapasitas untuk membenahi kinerja Bankaltimtara.
Menurutnya, banyak sumber daya manusia lokal Kalimantan Timur yang mampu bersaing, selama proses seleksi dilakukan secara terbuka dan objektif.
“Putra daerah boleh saja, tapi bukan berarti harus dari internal BPD. Banyak SDM lokal yang mumpuni jadi direktur utama,” katanya.
Namun demikian, Husni mengingatkan bahwa proses seleksi di Bankaltimtara tidak bisa disamakan dengan perusahaan daerah lainnya.
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sangat menentukan dalam memastikan kualitas calon direksi.
“Kalau BPD itu OJK sangat ketat. Enggak bisa sembarangan, harus benar-benar berkualitas,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya keterlibatan DPRD dalam proses seleksi dan pergantian direksi Bankaltimtara.
Menurutnya, hal tersebut penting mengingat modal bank berasal dari keuangan daerah yang merupakan representasi uang masyarakat.
“Harusnya DPRD dilibatkan. Karena ini uang rakyat. Ketika DPRD dilibatkan, suara masyarakat juga bisa ikut terdengar,” tegasnya.
Husni menilai, keterlibatan DPRD diperlukan untuk menjaga transparansi serta memastikan proses pengambilan keputusan tidak berlangsung secara tertutup.
Selain itu, ia menyoroti berbagai persoalan di internal Bankaltimtara, termasuk dugaan kasus kredit fiktif bernilai ratusan miliar rupiah.
Ia menyebut persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga ditemukan di beberapa unit, termasuk di Balikpapan dan sektor perbankan syariah.
“Saya paling intens menyoroti BPD Kaltim. Banyak persoalan, termasuk kredit fiktif yang nilainya ratusan miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, besarnya nilai kerugian tersebut seharusnya menjadi perhatian serius.
Ia menilai, secara manajerial, transaksi dalam jumlah besar tidak mungkin luput dari pengawasan pimpinan.
“Enggak mungkin uang sebesar itu tidak diketahui pimpinan. Pasti tahu. Itu yang harus jadi evaluasi,” katanya.
Husni menduga kondisi tersebut menjadi salah satu alasan percepatan pergantian direksi.
Namun, ia mengaku DPRD tidak dilibatkan dalam proses tersebut sehingga tidak mengetahui secara pasti dasar kebijakan yang diambil.
“Saya enggak tahu persis dasarnya, karena DPRD tidak dilibatkan dalam proses ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, Bankaltimtara saat ini masih dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk periode 2024-2028.
Namun, proses percepatan pergantian direksi tengah berlangsung.
Dua nama disebut telah mengikuti tahapan fit and proper test di OJK, yakni Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.
Husni berharap proses seleksi yang kini mengerucut pada dua nama calon tersebut dapat menghasilkan sosok pemimpin yang profesional, berintegritas, serta mampu membawa Bankaltimtara keluar dari berbagai persoalan.
“Kalau sudah mengerucut dua nama, pilih yang benar-benar berkualitas. Yang bisa membenahi, bukan yang itu-itu saja,” pungkasnya.
