
Bontang – Munculnya permasalahan siswa SMK bolos sekolah saat jam pelajaran, akhirnya ditanggapi Komisi I DPRD Kota Bontang dan meminta pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap siswa didik.
Keberadaan siswa SMK disalah satu kafe saat jam pelajaran dilaporkan masyarakat. Atas laporan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang berhasil mengamankan 16 siswa yang tengah asik main game dengan pakaian seragam lengkap, Selasa (16/8/2022).
Akan hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Abdul Haris mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik itu orang tua, masyarakat, pemerintah dan sekolah.
Dalam hal ini, putusan yang diambil masyarakat dalam pemberian laporan adanya siswa bolos sekolah kepada Satpol-PP merupakan putusan yang tepat.
Menurut Abdul Haris, adanya siswa bolos sekolah disebabkan kurangnya pengawasan sekolah terhadap para peserta didik yang tengah mengikuti pembelajaran.
“Karena itu untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan dan kedisiplinan terhadap anak didiknya,” ujarnya kepada awak media, Selasa (16/8/2022).
Jika sekolah tidak mampu mengawasi anak didik serta sistem pembelajarannya, maka sekolah tersebut harus diberikan sanksi.
“Jika kedapatan siswanya sering berada di luar, maka sanksinya ke sekolah. Karena tidak mampu mengawasi peserta didiknya,” ujarnya.
Sanksi yang dimaksud oleh Abdul Haris kepada pihak sekolah adalah dengan memangkas atau mengurangi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kalau saya, jika ada sekolah abai terhadap siswanya, ya dana BOS-nya dikurangi,” tuturnya.
Saksi tersebut, akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Bontang.
“Kalau untuk pemerintah, ya disarankan harus ada regulasi yang mengatur soal siswa bolos sekolah. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi. Meski sedikit ekstrim tapi itu untuk kebaikan masa depan anak-anak kita,” tandasnya.
