JAKARTA: Kebudayaan dipandang sebagai fondasi penting pembangunan nasional, terutama di tingkat daerah. Atas dasar itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menghadirkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Rangkaian Anugerah Kebudayaan PWI Pusat diawali dengan silaturahmi dan presentasi 10 kepala daerah serta wartawan bersama komunitasnya yang berlangsung di Aula Dewan Pers, Jakarta, Kamis 8 Januari 2026.
Kegiatan ini mempertemukan insan pers, komunitas budaya, serta 10 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo, menjelaskan bahwa Anugerah Kebudayaan lahir dari kesadaran bahwa pers memiliki tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya mengawal isu politik dan ekonomi, tetapi juga kebudayaan.
“Pers punya tanggung jawab mengawal kebudayaan. Kebudayaan adalah super power Indonesia. Karena itu kami memilih strategi membangun kebudayaan dari daerah, membangun dari pinggiran,” kata Yusuf.
Ia mengajak peserta menengok kembali penyelenggaraan pertama Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pada 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Saat itu, lokasi acara berada di Mandalika, yang kini berkembang menjadi kawasan sirkuit internasional.
“Waktu itu mungkin ada yang bertanya, untuk apa PWI sibuk mengurusi anugerah kebudayaan? Saya kira inilah bagian dari tanggung jawab pers,” ujarnya.
Yusuf mengungkapkan bahwa fondasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah diletakkan sejak 2014 melalui Temu Reguler Kebudayaan Indonesia di Siak, Riau, yang mengangkat tema kebudayaan politik dan politik kebudayaan.
Forum tersebut melahirkan kesadaran pentingnya peran wartawan dan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan kebudayaan di era desentralisasi.
“Ketika desentralisasi berjalan, kekuasaan ada di kabupaten dan kota. Kalau kebudayaan daerah sehat, Indonesia akan sehat. Tapi kalau kebudayaan daerah tidak sehat, secara nasional juga akan terdampak,” jelasnya.
Dari forum tersebut, PWI melahirkan dua rekomendasi utama, yakni percepatan pengesahan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang kemudian terwujud pada 2017, serta dorongan pembentukan kementerian khusus yang mengelola kebudayaan, yang baru terealisasi pada 2024.
Meski menghadapi tantangan besar pada masa pandemi COVID-19, PWI Pusat tetap melanjutkan program Anugerah Kebudayaan.
Yusuf menyebut, pencarian kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap kebudayaan sempat terhambat oleh situasi pandemi, namun tidak menghentikan komitmen penyelenggara.
Dalam proses seleksi, para kepala daerah tidak hanya diminta mengajukan proposal tertulis, tetapi juga diwajibkan memaparkan langsung gagasan dan kebijakan kebudayaannya di hadapan dewan juri.
“Kami ingin anugerah ini tidak sekadar seremoni. Karena itu Bapak dan Ibu kami undang ke sini untuk memaparkan langsung apa yang dikerjakan dan bagaimana kebijakan kebudayaannya,” ujar Yusuf.
Ia mencontohkan penyelenggaraan dialog kebudayaan di Kalimantan Selatan yang melahirkan Deklarasi Banjarmasin, sebuah komitmen bersama antara PWI, kepala daerah, seniman, budayawan, akademisi, dan pegiat budaya untuk mendorong kebudayaan sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Padahal pada 2017 UNESCO sudah menyatakan Indonesia sebagai super power kebudayaan, tetapi hingga 2020 kebudayaan belum menjadi objek utama pembangunan,” katanya.
Yusuf menambahkan, pada 2023 Anugerah Kebudayaan PWI Pusat diselenggarakan di Medan.
Untuk HPN 2026, PWI Pusat membuka kategori baru, yakni kategori wartawan dan komunitasnya, selain kategori bupati dan wali kota.
Kategori ini, menurutnya, menjadi penegasan bahwa wartawan tidak hanya bekerja dalam ruang jurnalistik, tetapi juga aktif berkarya di bidang seni dan kebudayaan, bahkan hingga tingkat internasional.
Ia menyinggung sejumlah tokoh yang berperan besar dalam pengakuan budaya Indonesia oleh UNESCO, termasuk pegiat kebaya dan penggiat cerita Panji dari Jawa Timur, serta wartawan senior yang menginisiasi festival sastra dan budaya berskala internasional.
Untuk Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026, terdapat 10 kepala daerah yang masuk nominasi, yakni:
Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, Jawa Timur
Andi Harun, Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Mohan Roliskana, Wali Kota Mataram, NTB
Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Utara
Agus Setiawan, Bupati Temanggung, Jawa Tengah
Herybertus Geradus Laju Nabit, Bupati Manggarai
Arief Rohman, Bupati Blora, Jawa Tengah
Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu
Hermus Indou, Bupati Manokwari
John Kenedy Azis, Bupati Padang Pariaman
Sebagai informasi, presentasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026.
Dari 10 kepala daerah yang masuk nominasi, tujuh bupati dan wali kota akan mengikuti presentasi secara langsung di hadapan dewan juri, sementara tiga kepala daerah lainnya berhalangan hadir dan akan mengikuti presentasi secara daring melalui Zoom.
Yusuf menyebutkan, penilaian antar-nominasi berlangsung sangat ketat, dengan selisih nilai yang tipis, menunjukkan pemerataan komitmen kebudayaan di tingkat daerah.
menegaskan bahwa Anugerah Kebudayaan PWI Pusat tidak berhenti pada pemberian penghargaan, melainkan memiliki tujuan jangka panjang untuk memperkuat kompetensi wartawan seni dan budaya di daerah.
“Sesungguhnya tujuan akhir dari program ini adalah penguatan kompetensi wartawan seni dan budaya. Kami berharap setelah ini daerah-daerah yang menerima penghargaan bisa dikawal oleh wartawan lokal yang kompeten di bidang kebudayaan,” ujar Yusuf.
Menurutnya, wartawan yang mengawal isu kebudayaan setidaknya perlu memahami 10 pokok pemajuan kebudayaan, agar pemberitaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mampu mengkritisi, mendokumentasikan, dan mendorong kebijakan kebudayaan yang berkelanjutan.
Untuk itu, Yusuf membuka ruang dialog lanjutan dengan para kepala daerah penerima penghargaan guna merancang kerja sama antara pemerintah daerah dan PWI Pusat dalam penguatan kapasitas jurnalistik kebudayaan.
“Di luar agenda resmi, mari kita berbincang dan mencari cara bagaimana daerah Bapak dan Ibu bisa bersama PWI Pusat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan jurnalistik, khususnya di bidang kebudayaan,” katanya.
Ia meyakini bahwa penguatan kapasitas wartawan lokal akan berdampak langsung pada kemajuan kebudayaan daerah, yang pada akhirnya menentukan arah kebudayaan nasional.
“Kemajuan kebudayaan di daerah akan sangat menentukan nasib kebudayaan nasional,” tegas Yusuf.
