SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat akan menekan ruang fiskal daerah pada APBD 2026.
Hal itu disampaikan usai Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim tentang Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD 2026, Sabtu, 29 November 2025.
Hasanuddin menjelaskan bahwa total APBD 2026 yang sebelumnya disepakati sebesar Rp21,35 triliun kini harus disesuaikan menjadi Rp15,15 triliun, menyusul penurunan pendapatan transfer hingga 66,39 persen.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus selektif menentukan program yang tetap dijalankan maupun yang dipangkas.
“Memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66 persen. Yang mana yang diturunkan, tentu pemerintah yang lebih memahami program-program SKPD,” ujar Hasanuddin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor-sektor utama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak akan tersentuh pengurangan.
Bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar disebutnya sebagai belanja prioritas yang hampir pasti dipertahankan.
“Biasanya yang bangunan utama itu ya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Tiga program sektor prioritas itu tidak bisa diturunkan,” tegasnya.
Hasanuddin memaparkan gambaran kasar kondisi fiskal jika dicermati dari komposisi belanja langsung dan tidak langsung pada APBD 2026.
Dengan belanja langsung yang diperkirakan menyerap hampir setengah dari total APBD, dan belanja transfer ke kabupaten/kota mencapai sekitar Rp5 triliun, maka ruang fiskal riil yang dapat digunakan Pemprov Kaltim menjadi sangat terbatas.
“Kalau belanja langsungnya hampir separuh, lalu pembagian ke 10 kabupaten/kota sekitar 5 triliun, berarti sisa fiskalnya mungkin hanya di kisaran 3 sampai 4 triliun. Memang agak tertekan fiskal kita,” jelasnya.
Menurut Hasanuddin, kondisi tersebut akan berdampak pada penentuan program.
Kegiatan prioritas tetap berjalan, sedangkan program non-prioritas kemungkinan ditunda sambil menunggu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2026.
“Yang prioritas-prioritas akan dilaksanakan. Yang non-prioritas mungkin akan dilihat nanti dari sisa SiLPA,” katanya.
Hasanuddin juga menyinggung soal Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov kepada kabupaten/kota.
Ia memastikan Bankeu tetap diberikan, namun nilainya diperkirakan menurun mengikuti kapasitas fiskal yang mengecil.
“Bankeu pasti ada, karena itu kewenangan gubernur. Tapi angkanya mungkin akan sangat kecil. Kabupaten/kota pasti menunggu, tapi kondisinya memang berat,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu berharap pemerintah daerah mampu menyusun strategi fiskal yang cermat agar penurunan drastis pendapatan tidak mengganggu layanan dasar maupun program prioritas.
“Kita lihat nanti bagaimana pemerintah menyikapinya. Harapannya pelayanan dasar tidak terganggu dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.
