BONTANG : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang tahun 2024 yang mencapai Rp3,3 triliun, mengalami lonjakan signifikan sekitar Rp580 miliar dari APBD murni sebelumnya.
Namun, Anggota DPRD Kota Bontang Rustam, justru mengingatkan, peningkatan anggaran ini bukan hanya soal angka besar. Ada hal yang lebih penting yaitu efektivitas realisasi dan dampak nyata bagi masyarakat.
Rustam menekankan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh terjebak hanya pada nominal besar.
Dalam pandangannya, APBD harus didiskusikan dengan matang sebelum diketok, memastikan anggaran yang ada dipergunakan secara optimal.
“Jika OPD hanya mampu merealisasikan Rp 500-700 miliar, ya alokasikan sesuai kapasitas mereka,” tegas Rustam.
Baginya, tidak ada gunanya memaksakan jumlah besar jika akhirnya hanya menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang bersifat negatif, yakni ketika program tidak terlaksana.
Silpa selalu menjadi isu dalam pengelolaan anggaran daerah. Rustam menjelaskan bahwa ada dua sisi dari Silpa, yakni positif ketika ada efisiensi, dan negatif saat program gagal dijalankan.
Dalam konteks ini, Rustam mengkritik perencanaan yang kurang matang atau ketidakmampuan OPD dalam merealisasikan anggaran sebagai penyebab utama Silpa negatif.
Siapa negatif, menurutnya tidak hanya menunda pembangunan, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari alokasi anggaran tersebut.
“Ini tidak hanya soal uang yang tidak digunakan, tetapi tentang hilangnya kesempatan masyarakat untuk menikmati infrastruktur dan program-program prioritas,” tambahnya.
Rustam juga menekankan bahwa prioritas pembangunan harus berfokus pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Infrastruktur, sebagai salah satu sektor yang krusial, menjadi sorotan utamanya. Ia mengingatkan bahwa APBD yang besar harus digunakan dengan bijak, bukan sekadar dihamburkan tanpa arah yang jelas.
“Anggaran harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama infrastruktur,” ujar Politisi Partai Golkar itu.
Ia percaya bahwa infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan hal ini harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBD Perubahan 2024.
Lebih jauh, Rustam menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penggunaan anggaran. Dengan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun, OPD harus lebih bertanggung jawab dan transparan.
Rustam berharap dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, APBD Perubahan 2024 bisa membawa perubahan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.(*)