SAMARINDA: DPRD Kota Samarinda, menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap memberikan dukungan bantuan keuangan (Bankeu) kepada Kota Samarinda di tengah kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menjelaskan, APBD Murni Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 saat ini berada pada angka final sekitar Rp3,18 triliun, turun jauh dibandingkan proyeksi awal yang sempat mencapai Rp5,3 triliun.
Pemangkasan tersebut, kata dia, merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mengurangi alokasi TKD.
“Awalnya APBD kita di angka Rp5,3 triliun. Setelah kebijakan efisiensi dan pemangkasan transfer ke daerah, sekarang berada di kisaran Rp3 triliun 183 miliar,” ujar Deni saat diwawancarai di Samarinda, Selasa, 16 Desember 2025.
Meski telah ditetapkan sebagai APBD murni, Deni menegaskan angka tersebut masih berpotensi berubah apabila Pemerintah Kota Samarinda memperoleh tambahan Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Hingga saat ini, kepastian besaran bantuan tersebut masih ditunggu.
“Nah, sekarang kita menunggu Bankeu dari provinsi. Mudah-mudahan Pemprov Kaltim tetap bisa men-support, terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir,” katanya.
Menurut Deni, dukungan Bankeu sangat krusial karena persoalan banjir masih menjadi pekerjaan besar Kota Samarinda, yang membutuhkan pembiayaan lintas kewenangan dan lintas anggaran.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim yang turut mengalami penurunan tajam.
APBD provinsi yang sebelumnya berada di kisaran Rp21 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp15 triliun. Penurunan tersebut, lanjut Deni, berpotensi memengaruhi besaran Bankeu yang akan diterima kabupaten dan kota, termasuk Samarinda.
“Postur APBD provinsi juga turun jauh. Dari 21 triliun sekarang tinggal sekitar 15 triliun. Ditambah lagi dengan program visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang tentu membutuhkan anggaran, ini pasti berpengaruh terhadap Bankeu ke daerah,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Samarinda tetap berharap Pemprov Kaltim memberi perhatian khusus kepada Samarinda sebagai ibu kota provinsi.
Menurut Deni, Samarinda memiliki posisi strategis sebagai wajah Kaltim, sehingga semestinya mendapatkan porsi dukungan yang memadai.
“Harapan kita tentu maksimal. Samarinda ini ibu kota Kalimantan Timur, wajahnya provinsi ada di sini. Jadi seharusnya mendapatkan porsi yang full dari pemerintah provinsi,” tegasnya.
Secara realistis, DPRD Samarinda berharap alokasi Bankeu dari Pemprov Kaltim berada pada kisaran Rp300 miliar hingga Rp500 miliar.
Angka tersebut dinilai cukup untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam menangani persoalan banjir secara berkelanjutan.
“Mudah-mudahan Bankeu tidak bergeser jauh dari angka 300 sampai 500 miliar. Itu sudah cukup untuk kolaborasi dalam menanggulangi banjir di Kota Samarinda. Itu yang paling penting bagi kami,” pungkas Deni.
