KUTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mulai merapikan barisan untuk memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan tanpa jeda.
Setelah menerima arahan pusat, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menggerakkan jajaran teknis guna mengamankan kesiapan lahan dan pendataan komoditas yang menjadi fondasi program ini.
Ardiansyah menuturkan dirinya langsung meminta dinas terkait menyusun langkah percepatan begitu rapat koordinasi nasional melalui konferensi daring berakhir.
Ia mengikuti pertemuan tersebut bersama Komandan Kodim 0909/KTM Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto serta sejumlah kepala dinas di Ruang Meeting Diskominfo Staper Kutim, Selasa, 25 November 2025.
“Begitu agenda nasional selesai, saya langsung minta masing-masing dinas merapikan tugasnya. Tidak ada yang menunggu besok,” ujar Ardiansyah memberikan penjelasan kepada wartawan, Selasa, 25 November 2025.
Menurut dia, Kutai Timur termasuk daerah yang paling siap menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dari 141 desa dan kelurahan definitif, sebagian besar lokasi telah siap dibangun. Informasi dari unsur TNI diperkuat, menjadikan Kutim sebagai salah satu daerah dengan progress paling menonjol.
“Dari laporan lapangan, mayoritas titik sudah bisa masuk tahap konstruksi. Ini modal awal yang cukup kuat,” ucapnya.
Dinas Koperasi kini menuntaskan penyiapan lahan yang tersisa agar seluruh desa dapat masuk ke fase pembangunan secara berbarengan.
Pemerintah daerah, kata Ardiansyah, sengaja mempercepat karena koperasi ini didesain sebagai penopang ekonomi masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Selain pengembangan koperasi, Pemkab Kutim juga menyiapkan program paralel untuk memperkuat UMKM. Di sisi lain, pemerintah desa dan kelurahan didorong menjalankan Bantuan Keuangan Khusus (Banksus) Desa, yakni skema dukungan ekonomi produktif berbasis Rukun Tetangga.
Program itu diharapkan mampu meredam munculnya masalah sosial seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.
Ardiansyah mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana infrastruktur sebesar Rp50 juta per RT.
Tahun ini, skema bantuan ditambah untuk mendorong aktivitas ekonomi kreatif masyarakat. Ia menargetkan peningkatan kesejahteraan warga dapat terlihat dalam tiga tahun ke depan.
“Kita ingin masyarakat punya ruang usaha yang benar-benar hidup, bukan hanya program seremonial,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ardiansyah juga menyoroti lemahnya pendataan komoditas ekspor daerah. Ia menyebut barang yang keluar dari Kutim sering tercatat sebagai kiriman dari daerah lain karena minimnya data yang dipegang pemda.
“Selama ini yang tercatat jauh lebih kecil dari volume sebenarnya. Itu terjadi karena data kita tidak lengkap,” katanya.
Untuk itu, ia menugaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap barang yang dikirim ke luar negeri agar nilai ekonomi Kutim tidak lagi terpotong di statistik provinsi lain.
Secara nasional, Ardiansyah menilai arahan Presiden terkait koperasi merupakan upaya menghidupkan kembali puluhan ribu Koperasi Unit Desa yang pernah berkembang di berbagai wilayah.
Dengan total 141 desa dan kelurahan definitif serta tambahan 15 desa persiapan, Kutai Timur menargetkan seluruhnya dapat memiliki Koperasi Merah Putih yang berfungsi optimal sebagai pusat ekonomi rakyat. (Adv)
