SAMARINDA : Isu terjadinya pengelolaan tambang terhadap Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), menjadi suatu ancaman bagi netralitas perguruan tinggi. Merespon hal ini, tiga lembaga Universitas di Kalimantan Timur (Kaltim) yaitu, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Polnes dan Politani menjalin konsolidasi dalam upaya merespon kebijakan tersebut. Diketahu bahwa, kebijakan tersebut diformatkan Badan Legislasi DPR RI (Baleg DPR) bakal merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Rencana revisi UU Minerba yang keempat kalinya ini dilakukan secara mendadak melalui rapat pleno yang digelar…
Penulis: Akmal
SAMARINDA : Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Arif Kurniawan apresiasi kinerja wali kota dalam menangani pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan peningkatan perekonomian sudah menjadi bentuk perhatian pemerintah. Sebab, beragam tantangan akan dihadapi secara global, nasional maupun lokal di masa depan. Arif juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Samarinda menjadi jendela bagi daerah luar melihat keberhasilan Kaltim. “Pencapaian pembangunan saat ini luar biasa, pertumbuhan ekonomi 8,64 di atas dari (rata-rata) nasional,” ujarnya pada Rabu, 22 Januari 2025. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi parameter maju atau sehatnya perekonomian di sebuah kota. “Kami mengapresiasi, tentunya pertumbuhan ini harus dipertahankan.…
SAMARINDA : Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun mengumumkan kabar pembangunan Rumah Sakit (RS) berkelas internasional (dunia) dengan total proyek senilai Rp700 miliar. Diketahui, bahwa proses pembangunan proyek tersebut telah disetujui pemerintah dan resmi masuk pada tahapan lelang pada Senin, 20 Januari 2025. Wali Kota Samarinda, Andi Harun dengan penuh harapan menyampaikan bahwa impian masyarakat memiliki RS kelas dunia dalam waktu dekat akan terealisasikan. “Insyaallah, mimpi kita bersama untuk memiliki RS berkelas dunia akan terwujud,” ucapnya pada Rabu, 22 Januari 2025. Hal itu ditandai dengan dimulainya lelang proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RS IA Moeis…
SAMARINDA : Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Samarinda, menjadi momen refleksi dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Samarinda ke-357 dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ke-65. Mengangkat tema Samarinda Maju untuk Kota Peradaban, Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun sampaikan komitmen dalam mendorong transformasi untuk Kota Tepian. “Dengan tema ini, kita harap bisa mewujudkan kota jadi lebih baik,” ucapnya pada Rabu, 22 Januari 2025. Sementara itu, Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah menyatakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang telah dianggarkan. “Pemkot Samarinda menjadi salah satu fokus utama kami ke depan,” terangnya kepada awak media. Ketua DPRD Kota Samarinda,…
SAMARINDA : Maratua Run 15 Februari 2025 di Kalimantan Timur (Kaltim) mendatang, akan menjadi event lari dengan total hadiah Rp785 juta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, berencana akan menyelenggarakan Maratua Run yang bertempat di Kantor Camat Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa Maratua Run menggandeng Indonesia Muda Road Runner, yang memang sudah punya pengalaman untuk menggelar event lari baik nasional atau internasional. “Event yang mengusung konsep olahraga dan promosi pariwisata ini diharapkan mampu menggaet para pelari di seluruh dunia,” ujar Sri pada Rabu, 22 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya nanti, Maratua Run 2025 dibagi dalam…
SAMARINDA : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyatakan persoalan anggaran telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah lalui proses pertanggungjawaban. Menjawab hal ini, Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat mengatakan bahwa itu terjadi atas dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam upaya bantuan anggaran. Diketahui, penggunaan anggaran dalam proses audit BPK alami temuan Rp14 juta di tahapan semester pertama Pilkada 2024, namun temuan itu terbilang kecil dari kabupten dan kota lainnya. “Itu sudah kita lakukan koreksi dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada BPK,” ucapnya pada Selasa, 21 Januari 2025. Evaluasi ini menjadi bahan bagi KPU…
SAMARINDA : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), usai melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kini menggelar Evaluasi Badan ADHOC di Hotel Puri Senyiur, pada Selasa, 21 Januari 2025. Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja mulai dari tingkatan atas hingga paling bawah. Firman menyatakan bahwa, PPK dan PPS bahkan sampai tingkatan KPPS ini menjadi peran penting dalam keberhasilan Pilkada tahun ini. “Tanpa mereka Pilkada tidak akan semulus ini berkat kerja seluruh elemen,” terangnya. Diketahui, PPK dan PPS akan berakhir masa jabatannya pada 25 Januari 2025, sehingga perjalanan panjang ini menjadi evaluasi bagi seluruh…
SAMARINDA : Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imelda, umumkan aplikasi digital Peraturan Daerah (Perda). Aplikasi digital tersebut yaitu E-Perda ditujukan kepada seluruh perwakilan provinsi di Rakornas Produk Hukum Daerah. Hal itu disampaikan Imelda di Odah Etam, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan tuan rumah Rakornas pada Senin, 25 Januari 2025. Dalam laporannya, Imelda memaparkan bahwa E-Perda ini diperuntukkan sebagai efisien kerja sebab prosesnya berbasiskan digital. Terdapat beberapa layanan di dalamnya, mulai dari analisa kebutuhan Perda, penyimpanan Propemperda, fasilitas, E-persetujuan, klarifikasi dan indeks kepatuhan daerah. “Yang mana di harapkan dari E-Perda ini akan terus memberikan pelayanan…
SAMARINDA : Maraknya praktek pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi momok bagi masyarakat, belum lagi beberapa lubang tambang tidak dilakukan reklamasi lahan. Artinya ada bentuk pembiaran yang terjadi, setelah ditelusuri lebih lanjut, diduga penyebabnya ialah persoalan kebijakan tambang yang hari ini menerapkan sentralisasi. Undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, merubah kebijakan yang dulunya daerah memiliki kewenangan menindak persoalan tambang. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Serta memiliki potensi terjadinya korupsi, membungkam aspirasi masyarakat, menjauhkan kewenangan pertambangan dari partisipasi publik. Belum lagi sentralisasi pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif secara sosiologis, ekonomis, dan…
SAMARINDA : Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imelda, menyebut dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus efektif, efisein dan selaras dengan aturan hierarki perundang-undangan. Hal itu disampaikannya pada Rakornas Produk Hukum Daerah di Odah Etam, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 20 Januari 2025. Imelda melanjutkan, bahwa pembentukan produk hukum daerah tidak lepas dari peran serta penyelenggara pemerintah daerah. “Khususnya Bapemperda provinsi dan biro hukum sebagai sektor membut kebijakan daerah,” terangnya. Sehingga ini menjadi cerminan untuk melakukan transformasi dalam pembentukan regulasi daerah. Kemendagri juga mengarahkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan. “Pembinaan dan pengawas penyelenggara pemerintah…