SAMARINDA : Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tempat hiburan malam (THM) selalu diberikan imbauan untuk tutup oprasional dalam rangka menghormati perayaan bulan ramadan tersebut. THM di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), belum ada mengeluarkan edaran sampai detik ini. Hal tersebut diakui oleh Anggotan Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, ia mengaku belum menerima surat ataupun regulasi dalam upaya penutupan THM. “Menjelang ramadan, larangan THM, sejauh ini kita menunggu regulasi dari pemkot terkait imbauan tersebut,” ungkapnya belum lama ini. Faktor belum diteruskan imbauan tersebut disampaikan Aris lantaran wali kota baru saja menjalankan pelantikan, sehingga dalam waktu dekat ini…
Penulis: Akmal
SAMARINDA: Retribusi dan tata kelola perizinan papan reklame di Kota Samarinda akan segera digodok dalam bentuk peraturan daerah (perda). Hal ini mengantisipasi terjadinya praktek melanggar izin, yang mana kasus penertiban papan reklame oleh Satpol PP kerap terjadi tiap tahunnya. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, mengatakan izin reklame harus diperhatikan tata kelolanya, dari segi tanah hingga retribusi. “Lucu jika bayar pajak tapi reklamenya liar dan juga tata ruangnya tanah yang didirikan reklame itu izinnya legal atau tidak, ini perlu diperhatikan,” tegasnya belum lama ini. Aris juga menyampaikan mekanismenya akan dituangkan dalam perda dan diusulkan jadi inisiasi raperda DPRD…
SAMARINDA : Gejolak pertamini kian hari belum menemukam titik terang, perlahan kekhawatiran semakin mencuat lantaran bencana kebakaran juga beriring menghantui dampak dari praktek pertamini tersebut. Sejak beberapa tahun silam, hal ini sebenarnya telah dicanangkan, penertibannya juga mulai digaungkan, akan tetapi permasalahan tersebut sampai detik ini belum menemukan titik terang. Akibatnya, beberapa pejabat perlahan mulai bersuara, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda mengakui ini peran penting masyarakat dan pemerintah. “Kalau itu meresahkan masyarakat, tentunya harus direalisasikan, namun disisi lain masyarakat juga membutuhkan pertamini karena SPBU tidak mencukupi menyentuh daerah terpencil,” jelasnya beberapa waktu lalu. Bak mata uang, gejolak masyarakat dan…
SAMARINDA : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda,gruduk ke Gedung DPRD Jalan Basuki Rahmat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam aksinya para mahasiswa menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai berdampak negatif pada daerah. PMII Samarinda juga minta kepada DPRD Kota Samarinda untuk mengaudit beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) prihal kebijakan serta pengeluaran anggaran. Arman Maulana Perwakilan PMII, menyatakan pihaknya telah menelusuri berbagai persoalan di lapangan, hasilnya mendapatkan beberapa hal yang tidak sesuai. “Kami menuntut DPRD sebagai pengawas untuk bertindak, untuk mencabut Inpres, karena berdampak pada daerah, kami ingin tahu di mana fungsi DPRD dalam…
SAMARINDA : Komisi II DPRD Kota Samarinda, akan panggil mitra kerja, untuk mengetahui sejauh mana program yang sudah dijalankan pada tahun anggaran 2024. “Dalam dekat ini kami akan panggil mitra kerja (OPD) apa apa yang sudah dikerjakan tahun 2024 dan kendalanya apa,” ungkap Ketua Komisi II Iswandi, Kamis, 20 Februari 2025. Menurutnya, langkah tersebut sebagai format untuk memilah di mana celah kebocoran anggaran yang menyebabkan PAD Samarinda ada hambatan. “Kita juga perlu membedah apa yang belum dijalankan, serta ingin melihat rencana dalam 2025, agar kita bisa evaluasi per 3 bulan dan tahu masalahnya,” tegasnya. Iswandi menjelaskan, langkah itu sangat urgent…
SAMARINDA : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda. minta program Probebaya perlu evaluasi dan ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tahu manfaatnya.. “Artinya jika kembali dilanjutkan, perlu ada evaluasi, lantaran beberapa masyarakat mungkin belum sepenuhnya paham tentang program Probebaya,”ungkapnya, Kamis, 20 Februari 2025. Di masyarakat seandainya melakukan kegiatan tapi kurang koordinasi, belum lagi ada masyarakat yang tidak tahu menahu masalah teknisnya. Pemerintah Kota (Pemkot) tetap harus sosialisasikan masalah Probebaya secara keseluruhan supaya masyarakat tetap tahu alurnya. “Probebaya dibuat hanya untuk orang tertentu, itu stigma yang harus dihindari, tugas pemerintah lah yang melakukan pemahaman pada masyarakat supaya tidak berfikir…
SAMARINDA : Sejak diumumkannya penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tuai perdebatan di kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Ahmad Vananzda, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, angkat suara soal kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah provinsi (pemprov) sejak sebulan yang lalu. Dirinya memandang, kebijakan itu suatu strategi untuk meningkatkan jumlah taat pajak pengendara bermotor di Kaltim, khususnya bagi Kota Tepian. “Saya memandang, penurunan tarif PKB ini merupakan strategi untuk meningkatkan angka taat pajak oleh masyarakat,” terangnya pada Rabu, 19 Februari 2025. Terlebih lagi, ia menganggap bahwa ini merupakan motivasi, sehingga ketika tidak ada kebijakan penurunan…
SAMARINDA : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda uraikan permasalahan umum yang kerap menjadi keluhan masyarakat Kota Tepian. Ia mengakui bahwa selama ini, melalui reses waktu lalu, beberapa keluhan sudah tertampung dan hampir memiliki kesamaan tentang masalah yang perlu diatasi. “Sejauh ini, permasalahan yang umum disetiap Dapil ialah tentang air bersih, pengadaan tenaga listrik dan infrastruktur serta pendidikan,” ungkapnya pada Rabu, 19 Februari 2025. Belum lagi persoalan stok gas 3kg yang diburu oleh masyarakat, ia menilai pendistribusiannya tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. “Karena memang itu yang dikeluhkan masyarakat, masalah harian adalah gas,” jelasnya. Ahmad juga menuturkan, kontribusi…
SAMARINDA : Gejolak masyarakat dan mahasiswa semakin membara, protes masalah Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga efisiensi anggaran terus digaungkan. Beberapa tokoh dan pengamat menganggap hal tersebut tak relevan untuk dilakukan, lantaran anggaran yang adapun dirasa belum sepenuhnya bisa menyentuh perut rakyat. Bahkan gejolak aksi mahasiswa memadati jalan untuk menyuarakan bahwa mereka sepakat untuk menolak MBG dan Efisiensi tersebut. Hal ini juga memancing respon Anggota DPRD Kota Samarinda, Provinsi Kaltim, Shamri Saputra, ia sangat tidak menyepakati perintah pemangkasan anggaran, terutama disektor pendidikan. “Kalau melihat kebutuhan kita sebenarnya anggaran kita yang ada saja kalau tidak dipotong itu tidak cukup apalagi adanya efisiensi,”…
SAMARINDA : DPRD Kota Samarinda akan merekomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyiapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Hal itu dipastikan usai DPRD menggelar rapat bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), pada Rabu, 19 Februari 2025 di Gedung DPRD Samarinda. Melalu keterangan Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata menjelaskan bahwa saat ini belum ada UPTD khusus dalam penanganan TPU di Kota Tepian. Dirinya merasa hal tersebut perlu dilakukan, lantaran keterbatasan informasi dan pengetahuan dari masyarakat menjadi faktor pendorong rekomendasi pembentukan UPTD tersebut. “Karena sampai hari ini belum ada…