KUTIM : Fraksi Nasdem DPRD Kutai Timur (Kutim) diwakili Prayunita Utami menyampaikan pandangan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan 2023 dalam Sidang Paripurna Ke-2 di Gedung DPRD Kutim, Jumat (8/9/2023). Prayunita menekankan pentingnya penyusunan rancangan Perda tentang APBD Perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini adalah langkah yang krusial untuk mendukung pembangunan daerah dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien. “Sudah sepatutnya agar kegiatan pembangunan daerah yang didasarkan pada Perda tentang perubahan APBD dapat berjalan sesuai perencanaan,” ungkap Prayunita. Perda tentang APBD Perubahan Tahun 2023 dianggap…
Penulis: Ira Nur Ajijah
KUTIM : Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan menyampaikan pernyataan penerimaan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Ke-2 DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutim, Jumat (8/9/2023). Fraksi KIR secara resmi menyatakan dukungannya untuk mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan akan memungkinkan perubahan APBD tersebut menjadi Peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2023. Yan mengungkap, perubahan APBD Kutai Timur 2023 mencatat peningkatan pendapatan daerah sebesar 39% dari proyeksi sebelumnya…
KUTIM : Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, M. Amin, menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Kutim 2023 dalam Rapat Paripurna Ke-2 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (8/9/2023). Fraksi Demokrat mengapresiasi pencapaian positif dalam perubahan APBD tersebut. Pertama, mereka mencatat peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp8,2 triliun dari proyeksi sebelumnya. Mereka berharap peningkatan ini akan berdampak positif pada program-program yang langsung menguntungkan masyarakat. “Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi dan turut bangga atas kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp8,2 triliun dari proyeksi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut tentunya kami berharap terjadi peningkatan dalam program yang menyasar langsung ke masyarakat,” ungkap…
KUTIM : Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Faizal Rachman, menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Ke-2 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim. “Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan kuat terhadap APBD perubahan tahun 2023. Kami mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk kemajuan daerah kita,” ungkap Faizal, Jumat (8/9/2023). Fraksi PDIP dengan tegas memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam mengelola anggaran dan perencanaan peraturan daerah yang terkait dengan perubahan APBD 2023. Rancangan perubahan APBD tersebut mengusulkan jumlah pendapatan sebesar…
KUTIM : Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni, membuka Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kutim yang dihadiri oleh 27 anggota dewan serta sejumlah pihak terkait. Rapat ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Jumat (8/9/2023). Rapat paripurna ini merupakan bagian dari persidangan pertama tahun sidang 2023-2024, yang bertujuan untuk mencapai persetujuan bersama. Antara Bupati Kabupaten Kutim dan DPRD Kabupaten Kutim terhadap rancangan peraturan daerah mengenai perubahan APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2023-2024. Tidak hanya anggota dewan, rapat ini juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kutim, unsur pimpinan, wakil ketua DPRD, para anggota DPRD, dan berbagai perwakilan dari instansi terkait. “Rapat…
KUTIM : Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, dan anggota DPRD Kutim mencapai kesepakatan penting. Mereka menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-Perubahan 2023, yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD-P 2023, Jumat (8/9/2023). Keputusan ini dicapai setelah semua fraksi dalam DPRD Kutim menerima dan menyetujui Raperda tersebut dalam Rapat Paripurna ke-2 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim. Persetujuan bersama ini dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua I Asti Mazar Bulang, dan Wakil Ketua II Arfan, dengan saksi 27 anggota DPRD lainnya, unsur Forkopimda, dan beberapa kepala OPD…
KUTIM : Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, secara resmi luncurkan tiga layanan publik berbasis digitalisasi dalam sebuah acara Rakor Kepegawaian Kutim 2023, Kamis (7/9/2023). Ketiga layanan tersebut adalah Rumah Bentong ASN Berakhlak, Si-Manies ASN, dan E-Kinerja Kutai Timur, yang akan beroperasi di lingkungan Pemkab Kutim. Dalam sambutannya, Ardiansyah mengapresiasi upaya perubahan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim. Ia menekankan bahwa saat ini adalah era digital, dimana setiap permasalahan harus diselesaikan dengan cepat, responsif, efisien, dan efektif. “Maka apabila ini berhasil diterapkan, penataan pegawai lebih mudah dan kesejahteraan pegawai lebih banyak…
KUTIM : Ketua DPRD Kabupaten Kutim, memberi informasi terbaru mengenai perubahan Program Penyusunan Anggaran Sementara (PPAS), saat diwawancara di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kutim, Kamis (7/9/2023). Dia menyatakan keyakinannya bahwa DPA (Daftar Penerimaan Anggaran) akan berjalan sesuai rencana setelah pemerintah menyampaikan PPAS. Bupati dan fraksi-fraksi di DPRD telah memberikan tanggapan terhadap PPAS, dan pemerintah memberikan jawaban atas masukan tersebut. “Kemarin pemerintah sudah menyampaikan PPAS terus DPAnya pasti jalan,” ungkap Joni di ruang kerjanya. DPRD saat ini sedang melakukan validasi data PPAS dengan tujuan untuk mencapai finalisasi pagi besok dan pengesahan perubahan anggaran pada Jumat. Joni menekankan bahwa setelah pengesahan, APBD…
KUTIM : Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Basti Sangga Langi, mengungkap hasil rapat tertutup DPRD yang membahas anggaran APBD-P belum dilunasi pada 2022. Basti menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk melunasi utang tersebut pada 2024, karena tidak dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun ini. “Kalau masalah utang, pemerintah komitmen akan bayar di 2024 karena di tahun ini enggak bisa masuk dalam perubahan,” katanya. “Utang tersebut di kegiatan 2022 yang tidak sempat terliput dan tidak ada juga review dari sipil mengatakan itu mengejutkan,” ungkap Basti, saat ditemui Narasi.co, Kamis (7/9/2023). Masalah utang ini terkait dengan kegiatan pada 2022 yang tidak mendapatkan perhatian dan…
KUTIM : Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni, memimpin jalannya Sidang Paripurna ke-30 DPRD Kabupaten Kutai Timur. Sidang tersebut berlangsung di Gedung DPRD, Rabu (6/9/2023). Sidang Paripurna ke-30 membahas tentang penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi dalam DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kutim tahun anggaran 2023. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang diwakili oleh Sekda Rizali Hadi, memberikan tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023. “Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Fraksi Demokrat, Faksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi Amanat keadilan berkarya, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi…