Penulis: Ira Nur Ajijah

“Insya Allah dengan kontribusi itu akan menjadi kekuatan kita untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, melalui seni dan budaya yang ditampilkan selama ini di Desa Budaya Pampang,” ujar Akmal Malik, saat menutup Festival Budaya Pampang, Minggu (23/6/2024).

“Jangan sampai ada hak WBP yang terabaikan, pastikan semua WBP dalam keadaan sehat dengan didukung makanan yang bergizi dan juga tetap melakukan deteksi dini pada setiap blok hunian, agar kita dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban,” tegas Gunawan.

“Isinya hampir semua bidang dimasukkan, seperti Perda minuman keras dan anak jalanan, yang sebenarnya sudah diatur dalam Perda lain di bawah OPD Dinas Sosial. Ini jatuhnya sapu jagat,” ungkap Deni.

“Kita ingin tenaga kerja di Samarinda terserap di IKN dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, kita harus memiliki lembaga sertifikasi dan sering melakukan pelatihan,” ujarnya.

“Hadirnya Kanwil Kumham Kaltara ini akan mempermudah pelayanan administrasi hukum dan meningkatkan pembangunan hukum di Kalimantan Utara, khususnya di Kecamatan Bulungan,” jelas Gun Gunawan.

“Kita sudah punya teknologi dan fasilitas yang seharusnya bisa meminimalisir perbedaan data, artinya tingkat kesalahannya di bawah lima persen. Dalam penanggulangan bencana, data yang keliru bisa berakibat fatal,” ujarnya.

“Saya harap dalam kegiatan Sosialisasi ini, para peserta dapat berperan aktif dalam diskusi, sehingga nantinya dapat menyamakan pemahaman dan persepsi dari masyarakat, stakeholder terkait dan para aparat penegak hukum demi terwujudnya kepastian hukum di bidang jaminan fidusia” ujar Kadiv YankumHAM Andi Basmal menutup sambutan.

“Pengerjaannya sudah mencapai 16 persen. Kami berharap semua bisa berjalan sesuai rencana,” ujar Marnabas usai melakukan peninjauan, Kamis (20/6/2024).

“Kami mendukung progres ini dan mengapresiasi pemerintah provinsi, termasuk Pj Gubernur, Sekda, Dispora, dan BPKAD, yang juga sangat konsen pada aset-aset kita,” ucapnya.

“Kegiatan kita di 2024 insyaallah on progres semua, tapi daya serap terkendala birokrasi. Contoh, tunjangan profesi guru baru kita bayarkan tiga bulan, padahal harusnya enam bulan. Kendalanya masih mengecek anggaran di BPKAD, apakah sudah ada transfer dari pusat,” ujarnya.