SAMARINDA: Kasus mengejutkan kembali mencuat di Samarinda setelah seorang anak di bawah umur menjadi korban tindak kekerasan seksual. Peristiwa ini terungkap berkat kepedulian pihak sekolah yang melihat adanya kejanggalan dari perilaku korban. Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim), Rina Zainun, bersama Koordinator Lapangan, Sari, menyebut pengungkapan kasus bermula dari pengakuan korban. Dalam keterangannya, korban mengaku kerap dipaksa melayani sejumlah pria dewasa dengan sepengetahuan orang terdekatnya. “Korban sama sekali tidak tahu-menahu soal uang yang diterima. Setiap kali kejadian, dia hanya diarahkan keluar ruangan, sementara seluruh urusan transaksi diatur orang lain,” ungkap Rina, Sabtu malam,…
Penulis: Adi Rizki Ramadhan
SAMARINDA: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahun anggaran 2023. Keduanya adalah ZZ, Kepala Pelaksana Sekretariat Lembaga DBON, dan AHK, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim. Mereka diduga menyalahgunakan anggaran hibah senilai Rp100 miliar. “Pada hari ini, tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim menetapkan dan menahan dua orang tersangka inisial ZZ dan AHK,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kaltim, Kamis, 18 September 2025. Plt. Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Kaltim, Juli Hartono, menjelaskan penyidikan berfokus…
SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Gender dan Penanganan Ketimpangan Gender untuk mempercepat upaya kesetaraan. Usulan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni. Menurutnya, forum lintas sektor ini penting agar kebijakan dan program pembangunan lebih fokus serta tepat sasaran. “Kalau kita hanya rapat tanpa rencana aksi, hasilnya tidak maksimal. Pokja ini harus menyusun rencana aksi dengan target jelas, berdasarkan data ketimpangan di tiap kabupaten/kota,” ujarnya saat diwawancarai seusai menghadiri diseminasi hasil survei indikator pendukung IPM, IPG, IDG, dan IKG di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 18 September 2025. Sri mencontohkan, lama sekolah…
SAMARINDA: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan tajam pada 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai IDG Kaltim hanya mencapai 61,41 poin, turun 7,55 poin atau 10,95 persen dibanding tahun 2023. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim juga masih rendah, yaitu 87,46 poin, menunjukkan ketimpangan nyata antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius. “Keterlibatan perempuan dalam politik hanya sekitar 12 persen. Padahal partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam pemberdayaan gender. Ini yang membuat IDG kita turun signifikan,” jelasnya dalam Diseminasi…
SAMARINDA: Diseminasi hasil survei indikator pendukung pembangunan manusia Kaltim menegaskan dua wajah berbeda, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus membaik, tetapi kesenjangan gender masih nyata. Paparan ini disampaikan Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana pada forum “Diseminasi Hasil Survei Indikator Pendukung IPM, IPG, IDG, dan IKG” di Ruang Tepian 1, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 18 September 2025. Yusniar memaparkan, Mahakam Ulu mencatat pertumbuhan IPM tertinggi pada 2024 sebesar 1,10%, sementara yang terendah sekitar 0,60% di Berau. “Secara tren lima tahun, IPM laki-laki dan perempuan sama-sama meningkat, dan pertumbuhan IPM perempuan (±1,05%) bergerak lebih cepat daripada laki-laki (±0,68%),” ujarnya. Namun pada Indeks…
JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menutup perdebatan panjang mengenai status administratif Sidrap. Dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu, 17 September 2025, MK menolak seluruh permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Putusan ini memastikan Sidrap secara hukum tetap menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan menyebutkan, MK memang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, namun tidak memiliki kewenangan menentukan batas wilayah teknis. Persoalan perbedaan antara norma, penjelasan pasal, dan lampiran peta dianggap sebagai ranah administratif pemerintah pusat. Permohonan yang diajukan Pemerintah Kota Bontang dan DPRD juga dinilai tidak…
SAMARINDA: Laporan siswa SMA Negeri 13 Samarinda terkait makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga basi hingga berulat mendapat respons cepat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur. Kepala Dinkes Kaltim, dr. Jaya Mualimin, memastikan pihaknya akan turun langsung melakukan inspeksi terhadap dapur penyedia makanan. “Jadi terkait dengan program makanan bergizi gratis, leading sektornya itu dari Badan Gizi Nasional. Di Kaltim, mereka punya perwakilan namanya Satuan Pemberi Pelayanan Gizi atau SPPG. Nah, mereka yang mengelola distribusi makanan ini,” tegas Jaya, Rabu, 17 September 2025. Jaya meminta, jika ada laporan seperti itu, segera sampaikan kepada Dinkes Kaltim. “Kami akan cek mulai…
SAMARINDA: Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) se-Kalimantan Timur yang digelar di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Rabu, 17 September 2025 menjadi ajang refleksi bagi pemerintah daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa capaian KKS tidak hanya soal penghargaan, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dasar masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat. Sri mengapresiasi lima daerah yang ikut serta dalam penilaian KKS tahun ini, diantaranya Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Bontang dan Berau. Namun, ia menyoroti masih banyak kabupaten/kota di Kaltim yang belum berpartisipasi. “Lima daerah ini menunjukkan komitmennya. Tapi daerah lain perlu…
SAMARINDA: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong seluruh kabupaten/kota untuk lebih serius menerapkan sembilan tatanan sehat dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Hal itu dipertegas lewat Rapat Koordinasi (Rakor) KKS se-Kaltim yang digelar di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Rabu, 17 September 2025. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan rakor ini menjadi ajang penting untuk peningkatan kapasitas, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kota dan kabupaten yang bersih, aman, nyaman, serta ramah lingkungan. “Kita berharap rakor ini memberikan semangat dalam melaksanakan sembilan tatanan kota sehat. Program ini bukan sekadar untuk meraih penghargaan, tapi untuk…
SAMARINDA: Polemik tunggakan kewajiban Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda masih belum menemukan titik temu. Senin, 15 September 2025, Pemerintah Kota Samarinda memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Medical Etam, selaku pengelola RSHD, dengan sejumlah pejabat terkait di Balai Kota. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Lantai II Balai Kota ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Turut hadir Plt Kepala Disnaker Samarinda Sofyan Ady Wijaya, Ketua TWAP Syaparudin, serta jajaran Pemkot lainnya. Dari pihak manajemen RSHD, hadir Direktur Utama Iliansyah bersama kuasa hukum dan notaris. Dalam pertemuan tersebut, manajemen secara terbuka mengakui adanya kewajiban besar yang masih menumpuk…