Penulis: Rizki

“Maka dapat disimpulkan bahwa laporan akhir Komisi II DPRD Provinsi Kaltim yang telah disampaikan pada rapat paripurna hari ini sesuai dengan tata tertib dewan. Untuk itu, Raperda ini kita sahkan menjadi Perda,” ungkap Hasanuddin Mas’ud di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, Kamis (16/11/2023).

“Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi para pelajar untuk memahaminya sejak dini,” ungkapnya.

“Tentunya akan berdampak luas terhadap penuturan bahasa ibu di Kalimantan Timur, karena berbagai suku, bangsa akan hadir ke IKN,” kata Akmal Malik.

“Namun banyak bahasa daerah yang terancam punah penyebabnya adalah penutur bahasa daerah dari generasi sebelumnya yang sejatinya tidak lagi mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya,” jelasnya.

“Rutinitas seperti ini perlu dievaluasi agar kita tidak terjebak dengan kebiasaan yang sudah berjalan. Yang terpenting adalah mengambil hikmah dari acara semacam ini,” ujarnya.

“Dasar pelaksanaan Rakor Daerah HBKN hari ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Program Satabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat ini tengah melakukan pemantapan jalan provinsi, salah satunya jalan poros Kelay di Kabupaten Berau, namun kita mesti menjaga agar tetap mulus,” terangnya.

“Kami meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini merupakan kebutuhan mendesak bagi petani di Kecamatan Babulu. Dengan adanya bendung gerak Sungai Talake, luas lahan sawah bisa diperluas hingga 4.000 hektare, sehingga produksi gabah bisa meningkat,” ungkapnya.

“Saya sempat mengikuti penanaman padi yang tidak biasa karena ditanam di lereng gunung yang terjal. Petani di Kampung Putak patut mendapat apresiasi yang tinggi,” ungkapnya.

“Dorongan untuk perda inisiatif, saya belum lihat apakah Komisi II mendorong itu. Kalau ada, itu perlu kajian dan harus dibicarakan. Apakah masuk inisiatif atau pemerintah mendorong ke DPRD,” ungkapnya beberapa waktu lalu.