Penulis: Rizki

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemberitaan mengenai tahapan pemilihan serentak 2024 dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat,” jelasnya.

“Diharapkan, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman publik tentang proses politik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal,” pungkasnya

“Dengan peningkatan batas maksimum pendanaan produktif, banyak pelaku usaha, termasuk UMKM yang menjadi anggota koperasi kami, akan memiliki akses lebih luas untuk mendapatkan pendanaan. Ini akan mempercepat pertumbuhan usaha mereka dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional,” ujarnya, Jumat (19/7/2024).

“Mari kita diskusi bersama-sama, kita laksanakan penyusunan strategi capaian, rencana aksi prioritas nasional 2025 dan rencana prioritas nasional 2026,” jelas Dhahana.

“Kita semua adalah penopang IKN, oleh karena itu kita harus cepat, sigap dan profesional dalam mempersiapkan ini semua dengan perencanaan yang baik dan melibatkan semua pihak dengan tetap memberikan dukungan fasilitatif atas percepatan pemindahan ASN Kemenkumham ke wilayah IKN,” ujar Gun Gun Gunawan.

“Doa kami, semoga Pak Dulyono sehat-sehat terus dan membawa hal-hal yang baik selama di Kaltim ke Jawa Timur. Saya ucapkan selamat datang di Bumi Etam Pak Andi Basmal, semoga betah di sini,” ujar Gun Gun Gunawan.

“Alhamdulillah prestasi sepakbola Indonesia saat ini dengan lolosnya Timnas U-23, U-20 Ke Piala Asia, Gelaran Piala Dunia U-17 telah memotivasi Jakarta Raya League untuk lebih maksimal menggelar super event ini,” ujar Taufik.

SAMARINDA: Kanwil Kemenkumham Kaltim beserta jajarannya turun langsung ke jalan untuk melaksanakan kegiatan bagi-bagi takjil untuk masyarakat yang melintas di depan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur,…

SAMARINDA: Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Harun, turut menghadiri undangan buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Samarinda, Sabtu sore (23/3/2024) di…

“Sebenarnya afirmasi bagi masyarakat lokal (Kaltim) telah tertuang dalam UU IKN lampiran 2, dan diperlukan teknis kebijakan yang dapat mengakomodasi masyarakat Kaltim,” imbuhnya.