JAKARTA: Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meminta dukungan pemerintah pusat untuk menangani banjir rob yang kerap merendam akses jalan menuju kawasan wisata Bontang Kuala.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Neni memaparkan kondisi akses jalan nasional sepanjang sekitar 900 meter menuju Bontang Kuala yang kerap terendam banjir rob, terutama pada sore hingga malam hari.
“Fenomena banjir rob ini terjadi hampir setiap hari pada sore sampai malam. Kondisi ini tentu mengganggu mobilitas warga dan juga berdampak pada aktivitas pendidikan serta sektor pariwisata di kawasan Bontang Kuala,” ujarnya.
Dalam paparannya, Neni menjelaskan keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah kota untuk menangani persoalan tersebut secara mandiri.
Apalagi, status jalan tersebut merupakan akses nasional menuju kawasan strategis pariwisata.
Selain itu, secara teknis kondisi badan jalan berada di kawasan muara dengan daya dukung tanah yang relatif rendah sehingga membutuhkan penanganan infrastruktur yang lebih komprehensif.
Karena itu, Pemkot Bontang berharap adanya intervensi dari pemerintah pusat agar penanganan banjir rob di kawasan tersebut dapat segera dilakukan.
“Bontang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, khususnya melalui sektor migas. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur ini karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, perbaikan akses jalan menuju Bontang Kuala tidak hanya penting bagi mobilitas warga, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir yang menjadi salah satu ikon Kota Bontang.
“Harapan kami tentu ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar persoalan banjir rob di akses Bontang Kuala ini bisa segera tertangani dan masyarakat tidak lagi menghadapi risiko saat melintas,” pungkasnya.
