KUKAR: Belasan posisi strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum terisi pejabat definitif. Kondisi itu membuat sejumlah organisasi perangkat daerah hanya dijalankan oleh pelaksana tugas, sementara roda pemerintahan tetap dituntut berjalan optimal.
Menyikapi hal ini, pemerintah daerah segera menyiapkan langkah konkret dengan menggelar uji kompetensi sekaligus evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama.
Pembahasan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan uji kompetensi tersebut digelar dalam rapat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kukar, Kamis, 4 September 2025.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, bersama jajaran terkait. Forum ini membahas mulai dari format penilaian hingga tahapan yang akan dilalui para pejabat yang saat ini menduduki posisi pelaksana tugas.
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, mengatakan bahwa pengisian jabatan ini tidak hanya bertujuan menutup kekosongan struktural di tubuh birokrasi, tetapi juga memastikan kualitas kepemimpinan di setiap OPD terjaga.
“Sampai saat ini masih ada belasan OPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas. Karena itu, Pemkab Kukar bergerak cepat menyiapkan mekanisme agar jabatan tersebut segera diisi pejabat definitif melalui uji kompetensi dan evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP),” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, proses seleksi ini bukan sekadar formalitas administrasi. Setiap pejabat yang mengikuti uji kompetensi akan melalui tahapan penilaian menyeluruh, meliputi rekam jejak, kinerja, serta kemampuan manajerial.
“Kami ingin memastikan bahwa yang nantinya duduk di posisi strategis benar-benar layak dan mampu mengemban tugas pemerintahan serta pelayanan publik dengan baik,” kata Sunggono.
Pemkab Kukar menargetkan proses uji kompetensi dan evaluasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga kekosongan jabatan tidak lagi menghambat program-program pembangunan daerah.