SAMARINDA – Kematian YBS (10), siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga akibat bunuh diri, menjadi tragedi kemanusiaan yang mengguncang publik nasional.
Peristiwa ini bukan sekadar kasus individual, melainkan cermin kegagalan sistemik dalam melindungi anak-anak dari dampak kemiskinan ekstrem yang masih meluas di berbagai daerah di Indonesia.
YBS diduga mengakhiri hidupnya setelah mengalami tekanan berat akibat kondisi ekonomi keluarganya.
Saat meminta uang kurang dari Rp10.000 kepada ibunya, MGT (47), untuk membeli buku dan pena sekolah, sang ibu hanya bisa menjawab bahwa mereka tidak memiliki uang.
Keterangan keluarga menyebutkan, kondisi ekonomi rumah tangga tersebut berada dalam keterbatasan serius.
Sebagai orang tua tunggal, MGT harus menghidupi lima orang anak dengan penghasilan tidak menentu dari pekerjaan serabutan.
Kebutuhan dasar keluarga kerap tidak terpenuhi, termasuk perlengkapan sekolah anak-anaknya.
Tekanan hidup yang berlangsung lama diduga menjadi beban psikologis berat bagi YBS, hingga ia tidak lagi melihat jalan keluar dari situasi yang dihadapinya.
Menanggapi tragedi tersebut, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa kasus YBS tidak boleh dipandang sebagai peristiwa lokal semata.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi alarm nasional atas lemahnya kehadiran negara dalam menangani kemiskinan ekstrem.
“Seandainya kasus ini tidak diangkat media nasional, mungkin akan berlalu begitu saja. Padahal, persoalan seperti ini terjadi di banyak daerah di Indonesia,” tegas Andi Sofyan kepada media, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menilai bunuh diri pada anak bukanlah keputusan spontan, melainkan akumulasi tekanan psikologis akibat penderitaan yang tak menemukan jalan keluar.
Jawaban sang ibu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah anak disebutnya sebagai pemicu terakhir dari rangkaian panjang kesulitan hidup keluarga tersebut.
Andi Sofyan juga menyoroti lemahnya pendataan keluarga miskin ekstrem di daerah.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem bukan kondisi mendadak, melainkan masalah struktural yang seharusnya terdeteksi sejak dini oleh lingkungan sekitar, mulai dari tetangga, RT, hingga pemerintah daerah.
Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai kegagalan kolektif negara dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan.
“Kalau ada orang hidup dan mati dalam kondisi seperti itu, maka semua pihak yang membiarkan, dari lingkungan sekitar sampai pemimpin daerah, harus bertanggung jawab secara moral,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ironi sosial yang kerap muncul dalam menanggapi tragedi serupa.
“Bagi kita yang hidup berkecukupan, sepuluh ribu rupiah itu tidak berarti. Tapi bagi keluarga miskin ekstrem di desa, uang itu menentukan apakah anak bisa sekolah atau tidak,” katanya.
Andi Sofyan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan pendataan cepat dan akurat terhadap warga miskin ekstrem.
Ia menekankan perlunya langkah konkret, mulai dari bantuan tunai langsung, program bedah rumah, hingga pemberian pekerjaan produktif atau modal usaha kecil.
“Sekarang bukan saatnya berteori. Mereka butuh uluran tangan nyata. Menolong orang miskin adalah janji kampanye hampir semua pejabat, dan ini saatnya dibuktikan,” pungkasnya.
