SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut ada beberapa catatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kinerja perusahaan perseroan daerah (Perseroda), juga persoalan ketahanan pangan.
“Kita belum punya agenda ketahanan pangan dan beberapa potensi inflasi terjadi,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Hasoloan Manalu beserta jajarannya dan didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Kaltim HM Irfan Pranata di ruang tamu Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin (8/1/2024).
Sebelumnya, terdapat 12 item program dan kegiatan semester kedua tahun 2023 yang dilaporkan BPKP Provinsi Kaltim.
“Hasil laporan BPKP akan kita rapatkan bersama dan saya sudah tugaskan Inspektorat Kaltim untuk mereview dan melihat langkah-langkah perbaikan,” ungkapnya.
Atas nama Pemprov Kaltim, Akmal mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi BPKP Kaltim yang mendampingi dan mengawasi kegiatan dan program yang dilaksanakan.
Dalam kesempatan itu, Hasoloan Manalu juga pamit akan bertugas ke Jakarta yang akan digantikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Felix Joni Darjoko.
“Pj Gubernur Kaltim sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah. Kami minta dukungan untuk bisa menindaklanjuti ke masing-masing penanggung jawab atas hasil pengamatan yang telah kami lakukan,” pintanya. (*)
